Tak Terima Dibui dan Denda Rp 6 T, Bentjok Siapkan Perlagaan

Jakarta, CNBC Indonesia – Majelis Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis kepada Benny Tjokrosaputro alias Bentjok terdakwa kasus sangkaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun Bentjok  tak terima dengan putusan majelis hakim tersebut serta akan menyampai memori banding pada waktu dekat ini.

Majelis hakim PN Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kejahatan penjara seumur hidup berikut penggantian kerugian Rp 6, 07 triliun. Kuasa hukum Benny Tjokro, Muchtar Arifin saat dihubungi CNBC Nusantara menyampaikan, pihaknya saat ini pantas dalam proses mempersiapkan memori melaksanakan tersebut.


“Akan kita sampaikan secepatnya, ” kata dia, Rabu (4/11/2020).

Bakal tetapi menurut Muchtar kuasa adat masih kesulitan mendapat salinan vonis dari PN Jakarta Pusat walaupun tim kuasa hukum sudah mengajukan salinan tersebut. Seperti diketahui, tenggang waktu banding adalah 14 hari semenjak pengumuman putusan dari Meja hijau Negeri.

“Ini vonis yang kontroversial, artinya kalau mengazab seseorang harus ada kesalahan, informasi yang ada. Gak boleh hanya keyakinan hakim. Kami melihat tak ada alat bukti yang mampu mendukung, ” ujarnya melanjutkan.

Muchtar selalu menilai, majelis hakim seperti tidak mempertimbangkan nota pembelaan yang disampaikan sebelumnya.

Beberapa hari kemudian  Muchtar Arifin menyatakan era ini kliennya sedang menyusun sejarah banding yang akan disampaikan di waktu dekat ini.

Muchtar menyebut, memori banding tersebut akan disampaikan Benny untuk mendekati pidana penjara seumur hidup & uang pengganti kerugian senilai Rp 6, 07 triliun yang dijatuhkan kepadanya.

“Mengenai melaksanakan Pak Benny masih dalam tingkatan penyusunan memori. Yang menjadi urusan, kami kesulitan dalam pembuatan sejarah banding karena hingga hari ini pengadilan belum memberikan salinan vonis, ” kata Muchtar Arifin saat dihubungi CNBC Indonesia, Jumat (6/11/2020).

Padahal, kata Muchtar, tim kuasa hukum sudah menodong baik secara lisan maupun tercatat mengenai salinan vonis tersebut lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Hal ini tentu betul merugikan klien kami sebagai pencari keadilan. Kami sangat menyesalkan birokrasi pengadilan yang seperti itu, ” ujarnya lagi.

Kaya diketahui, tenggang waktu banding merupakan 14 hari semenjak pengumuman vonis dari Pengadilan Negeri.

Mengacu data SIPP PN Jakarta Pusat, terdakwa Benny sudah mengajukan banding sehari setelah sidang putusan pada 27 Oktober 2020. Maka, seharusnya memori banding tersebut paling lambat pekan depan sudah diserahkan.

Muchtar juga menilai, majelis hakim seperti tidak mempertimbangkan nota pembelaan dengan disampaikan sebelumnya.

“Ini putusan yang kontroversial, artinya jika menghukum seseorang harus ada kelalaian, bukti yang ada. Gak boleh hanya keyakinan hakim. Kami melihat tidak ada alat bukti yang bisa mendukung, ” ujarnya meneruskan.