Siap-siap, AS Bakal Sanksi Bank dengan Dukung China di Hongkong

Jakarta, CNBC Indonesia – Senat Amerika Konsorsium mengeluarkan undang-undang berisi sanksi di orang atau perusahaan yang mengangkat China dalam membatasi otonomi di Hong Kong dengan mengesahkan UU keamanan baru untuk kota tersebut.

UU tersebut pula termasuk sanksi sekunder kepada bank yang melakukan bisnis dengan mereka yang mendukung UU keamanan segar China untuk Hong Kong. Bila ketahuan, nantinya hubungan bisnis secara mitra Amerika dan akses pembicaraan dolar AS akan diputus.

Namun “Undang-Undang Otonomi Hong Kong” yang disahkan dengan persetujuan bulat ini pasti harus melewati Dewan Perwakilan Kaum (DPR) AS dan ditandatangani oleh Presiden Donald Trump untuk menjelma hukum yang sah. Politik AS memiliki prinsip dua kamar, jadi parlemen tidak hanya Senat akan tetapi juga DPR AS.

Senator asal Demokrat Chris Van Hollen mengatakan UU tersebut bertujuan untuk mengirimkan pesan kepada China bahwa akan ada konsekuensi jika bertindak untuk melemahkan otonomi praja Hong Kong. Rancangan UU sanksi Hong Kong hampir disahkan minggu lalu.

Namun kejadian tersebut sempat dihentikan oleh Senator Republik Kevin Cramer atas seruan administrasi Trump. Menurutnya ada kira-kira koreksi teknis yang harus dibetulkan.

Penundaan tersebut menggarisbawahi komplikasi dari meloloskan undang-undang kepada China, sebab pemerintah AS melacak kesepakatan perdagangan. Namun kedua negara masih bergulat untuk pengaruh internasional dan bentrokan atas hak pokok manusia.

Di sisi lain, UU keamanan baru China akan mendorong Trump untuk menghilangkan perlakuan ekonomi khusus yang memungkinkan Hong Kong untuk tetap menjelma pusat keuangan global.

UU yang berisi tujuh urusan tersebut dipandang bakal memberi pekerjaan bagi China untuk memperkuat kendalinya atas kota administrasinya tersebut. Hukum itu dianggap salah oleh banyak pihak lantaran saat ini kebebasan Hong Kong dari China sudah dijamin.


Jaminan bagi Hong Kong memperoleh kebebasan telah disepakati sebab China dan Inggris dalam hukum “satu negara, dua sistem” sesudah Hong Kong diserahkan oleh Inggris kembali ke China pada tahun 1997.

Hubungan AS dan China kini telah mencapai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Selain soal perang dagang, kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu juga meributkan berbagai hal, termasuk klaim China di Laut China Selatan, jaringan seluler 5G sampai soal pandemi COVID-19.

Saksikan video terkait dalam bawah ini:

(sef/sef)