Sembako Bakal Kena Pajak, Beneran Nih Pak Jokowi?

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memutuskan untuk memasang tarif Pajak Pertambahan Jumlah (PPN) pada kelompok barang tertentu, termasuk produk sembako.

Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Kode etik Perpajakan (KUP) yang bersirkulasi dan diterima CNBC Nusantara.

Dalam Kausa 4A draft RUU PUTAR NEGERI tersebut, pemerintah menghapus kurang jenis barang yang tidak dikenai PPN. Beberapa kelompok barang tersebut diantaranya bahan hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil tepat dari sumbernya, tidak tercatat hasil pertambangan batubara.


Serta menghapus barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh kaum banyak.

Sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK. 010/2017.

Barang tersebut meliputi beras & gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran dengan dimaksud adalah emas, keras kepala bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak serta gas bumi.

Dalam draf RUU PUTAR NEGERI tersebut, pemerintah juga menetapkan untuk menambah jenis kebaikan yang sebelumnya dikecualikan untuk pemungutan PPN.

Jasa pelayanan yang kemudian akan dikenai PPN sebab pemerintah diantaranya pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, maka jasa asuransi.

Ada pula jasa penyiaran yang tidak bersifat propaganda, jasa angkutan umum di darat di air beserta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara sungguh negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, beserta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Lalu berapa tarif PPN yang dikenakan?

Melalui beleid RUU KUP tersebut, pemerintah juga menetapkan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. “Tarif pajak pertambahan poin adalah 12%, ” demikian tertulis pada pasal 7 ayat 1.

[Gambas:Video CNBC]
(mij/mij)