Sah! Terawan Restui Permohonan PSBB pada Kota Makassar

Jakarta, CNBC Indonesia – Gajah Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto membenarkan permohonan  Pembatasan Sosial Berskala Gembung (PSBB) yang diajukan oleh Negeri Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Surat dari Kemenkes telah diterima Pemprov Sulsel.

“Benar (PSBB di Kota Makassar disetujui Kemenkes), ” ujar Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah kepada  detik. com di Kota Makassar, Kamis (16/4/2020), seperti dikutip cnbcindonesia. com.

Penerapan PSBB di Kota Makassar ini tertuang dalam Keputusan Gajah Kesehatan RI Nomor HK. 01. 07/Menkes/257/2020. SK diteken Terawan pada Jakarta pada 16 April 2020.



“Menetapkan: Keputusan Gajah Kesehatan tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Praja Makassar Provinsi Sulawesi Selatan di dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ” bahana petikan putusan SK Menkes Terawan tersebut.

Atas putusan tersebut, Pemkot Makassar diwajibkan langsung menerapkan PSBB dengan membuat Peraturan Pemangku Kota. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyaluran. Keputusan Menteri Kesehatan untuk penerapan PSBB di Kota Makassar berangkat berlaku sejak ditetapkan hari ini.

Sebelumnya, Pemerintah Praja Makassar memastikan akan mengajukan permohonan pemberlakuan PSBB kepada pemerintah was-was. Hal itu disampaikan oleh Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Senin (13/4/2020), seperti dilansir detik. com.

“Rencana besok (Selasa, 14 April 2020) ana akan mengirimkan surat secara resmi, ” kata Iqbal.

Sambil menunggu persetujuan PSBB, Ia mengatakan Pemkot Makassar bakal tetap menerapkan isolasi parsial yang selama ini sudah berjalan. Istilahnya Pembatasan Sosial Berskala Kecamatan (PSBK).

Iqbal mengucapkan, Pemkot Makassar via Forkopimda sedang menyusun dampak-dampak yang akan ditimbulkan jika pelaksanaan PSBB disetujui oleh pemerintah pusat.

Jubir Satuan Tugas Covid-19 Praja Makassar, Ismail Hajjali, menambahkan salah satu syarat pelaksanaan PSBB adalah ada-tidaknya perubahan di wilayah sehingga perlu dilakukan peningkatan status.

“Tetap melalui prosedur. Kabupaten/kota menyelenggarakan pengusulan ke Kemenkes. Kalau kita melalui gubernur dengan kriteria yang disebutkan, ” kata Ismail menjelaskan.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)