Resmi Besok! Pedagang Pulsa Kena Retribusi, Harga Bakal Naik?

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan mulai meresmikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & pajak penghasilan (PPh) untuk pulsa kartu perdana, token, dan voucher, mulai besok atau 1 Februari 2021.

Aturan ini tertuang dalam PMK No 6/PMK. 03/2021. Beleid ini menyebut pemungutan PPh dilakukan dengan besaran 0, 5% dari nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat ke-2 dan tingkat selanjutnya.


Kemudian dari harga jual atas penjualan kepada konsumen telekomunikasi secara langsung. Apabila Wajib Pajak (WP) tidak memiliki Bagian Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dipungut PPh Pasal 22 maka pungutannya akan 100% lebih mulia dari yang diberlakukan sebesar 0, 5%.

Pemungutan pada PPh Pasal 22 tidak valid atas pembayaran oleh penyelenggara distribusi tingkat satu. Juga pelanggan telekomunikasi yang jumlahnya paling banyak Rp 2 juta tidak terkena PPN, bukan pembayaran yang dipecah sebab suatu transaksi di mana poin sebenarnya lebih dari Rp 2 juta.

Selain itu, pungutan pajak juga tidak benar bagi penyelenggara distribusi atau konsumen yang merupakan wajib pajak bank. Atau telah memiliki dan menganjurkan fotokopi surat keterangan PPh bersandarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Apakah aturan itu membuat pulsa makin mahal?

Menanggapi hal ini, Eksekutif Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Bangsa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menegaskan jika aturan ini tidak mengubah harga pulsa baik naik maupun turun.

Dia mengatakan pemerintah cuma memberikan kepastian terkait pemajakannya. Dalam mana dalam aturan saat itu pengenaan PPN berlapis dari penyedia layanan telekomunikasi ke distributor level satu, ke tingkat dua, ke tingkat tiga hingga ke penjaja.

Pengenaan PPN dalam PMK baru ini dibatasi cuma sampai ke distributor tahap II. PPN yang dikenakan adalah selisih harga jual dan harga teoretis pulsa yang dibeli.

Misalnya beli pulsa Rp 100 ribu dengan harga Rp 103 ribu, maka yang dikenakan PPN adalah Rp 3 ribu rupanya.

“Karena PPN 10% dari selisih harga. Jadi harganya tetap saya menurut saya. Tapi pengenaan PPN nya yang kita batasi sampai distributor tingkat perut, ” jelasnya.

Bertambah lanjut dia menegaskan jika PMK ini akan memberikan kepastian bahwa pengenaan PPN hanya sampai distributor tingkat dua. Tidak perlu datang ke pengecer.

[Gambas:Video CNBC]
(sef/sef)