Ramai Nasabah Asuransi Tutup Polis, Gimana Nasib Unit Link?

Jakarta, CNBC  Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti perkembangan menimpa produk asuransi jiwa khususnya Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), tercatat unit link.

Persoalan demi persoalan dengan mendera produk asuransi berbalut investasi ini membuat OJK  kemudian duduk bersama para-para pemangku kepentingan untuk merumuskan aturan terbaru.

Apalagi sepanjang tahun cerai-berai, menurut data OJK, hampir 3 juta nasabah kendati menutup polis unit link di tengah dampak  pandemi  Covid-19.


Sebab itu, OJK  mau segera merilis aturan terakhir dalam bentuk Surat Edaran  (SE) untuk mengatur dan memperketat aturan penjualan PAYDI, termasuk unit link.

Salah satu aturannya yakni akan mewajibkan pada setiap nasabah unit link untuk menggunakan nomor tunggal investor pasar modal alias Single Investor Identification (SID) tetapi kajiannya belum final.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A OJK Dewi Astuti mengatakan ketentuan ini memang di dalam proses pengkajian. Namun situasi ini dinilai penting jadi bagian dari upaya pelestarian investor. Aturan ini hendak menjadi bagian dari SE terbaru mengenai PAYDI lamun belum final.

“Kita mau aturan tersebut dapat menjadi salah utama jawaban dari permasalahan yang muncul, antara lain perlindungan konsumen, proses penjualan, pengertian konsumen mengingat produk tersebut adalah tetap produk asuransi tetapi ada unsur investasi, ” kata Dewi kepada CNBC Indonesia, Senin semrawut (20/9/2021).

Beberapa pertimbangan aturan ini dibuat guna memastikan agar produk ini dipasarkan dengan cantik, desain produk yang juga sesuai dengan kebutuhan konsumen, pedoman pengelolan yang selalu baik, serta adanya keterbukaan informasi.

Ahli Bicara OJK Sekar Putih Djarot, dalam keterangan sah kinerja INKB Agustus semrawut, mengatakan OJK memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan relaksasi seperti perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi untuk menjaga industri asuransi menghadapi penurunan ekonomi dampak pandemi Covid 19.

Sekar mengatakan melalui SE baru tersebut, OJK akan mengatur kriteria kongsi yang memasarkan PAYDI, pola PAYDI, pedoman pengelolaan, pemasaran dan keterbukaan informasi, dan pelaporan PAYDI.

“Untuk meningkatkan pengawasan kepemilikan efek oleh perusahaan asuransi, OJK juga sedang menyiapkan dashboard kepemilikan efek kongsi asuransi dan dana purna bakti, ” kata Sekar, Jumat (27/8/2021).

Menyikapi rencana penerbitan SE mutakhir ini, Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu mengatakan memang akan ada aturan baru terkait dengan PAYDI ataupun unit link.

“Mungkin akan di terbitkan tahun ini [SE OJK], ” kata Togar, pada CNBC Indonesia, Senin (20/9/2021).

Hanya selalu Togar mengatakan syarat perlunya SID memang sempat dilontarkan. Namun demikian tampaknya kecendekiaan ini masih akan digodok lagi dan belum final dengan pertimbangan bahwa syarat ini tidak menjamin seseorang itu memahami investasi.

“Syarat SID dasar sempat dilontarkan, namun lalu disadari bahwa SID tak menjamin bahwa seseorang yang memilikinya paham mengenai investasi. Mengenai rekaman sepertinya bakal ada, namun seperti barang apa metode dan mekanismenya sedang dalam diskusi, ” logat Togar.

NEXT: Penutupan Polis di 2020 dan Kinerja Unit Link