Provokasi Indonesia Rp 405 T buat Perang Lawan Covid-19

Susunan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor satu Tahun 2020 resmi diteken. Namanya sangat panjang untuk produk setingkat UU, yakni ‘Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan buat Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019’ dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. ”

Perppu inilah dengan menjadi landasan kebijakan helikopter kekayaan di Indonesia. Ini menjadi yang pertama diterapkan dalam sejarah Republik Indonesia, karena untuk pertama kali juga defisit Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) bakal melewati angka 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menganulir ketentuan UU tentang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Istilah ‘helikopter uang’ diperkenalkan oleh ekonom Milton Friedman pada tahun 1969 untuk menyebut pelonggaran moneter yang tak biasa. Kebijakan ini diambil dalam situasi tak wajar, yakni ketika terjadi kekeringan likuiditas tengah perekonomian stagnan karena hal tak terduga.

Kebijakan itu sudah banyak diterapkan oleh negara maju. Hanya saja, mereka mencantumkan bahasa yang lebih keren, yakni pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE). Tidak ada helikopter betulan di sini, hanya saja otoritas moneter bertindak seperti itu: membawa dana gres untuk memborong surat berharga hak pemerintah maupun swasta. Tak hanya di pasar sekunder (lewat pembicaraan pasar), melainkan juga di rekan primer (membeli langsung dari pihak penerbit).

Dus, investor dan pelaku usaha pun mendapatkan bergepok-gepok uang yang dapat itu gunakan untuk membiayai kebutuhan operasional mereka atau untuk melanjutkan ekspansi, yang pada gilirannya membuka lapangan kerja dan memutar perekonomian.

Dalam konteks saat itu, BI akan membawa helikopter uang ke Kementerian Keuangan yang kemudian duitnya disalurkan ke sektor riil. Maklum saja, dengan defisit dalam atas 3%–menggeser rekor defisit tertinggi tahun 2015 (sebesar 2, 59%), penerbitan surat utang bakal menjelma jalan satu-satunya yang termudah.

Otoritas fiskal dan moneter bahu membahu mengatasi krisis COVID-19.

Cakupannya Luas berikut Data HK.