Perusahaan RI Disanksi AS Rp 22 M, Tipu Bank Demi Korut

Jakarta, CNBC Nusantara – Perusahaan Nusantara, PT Bukit Muria Jaya (BMJ), produsen pemasok kertas rokok dengan berlokasi di Teluk Jambe, Jawa Barat, didenda hingga US$ 1, 5 atau sekitar Rp 22 miliar oleh AS. BMJ dikenal telah berkonspirasi melakukan penipuan bank dalam mengirimkan produk ke para pelanggan di Korea Utara (Korut).

Perusahaan juga telah setuju untuk mematuhi perjanjian penundaan penuntutan perkara (Deferred Prosecution Agreement/DPA) dengan Departemen Kehakiman AS. Tercatat menyepakati perjanjian penyelesaian dengan Pejabat Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC).


Menurut keterangan resmi Bagian Kehakiman AS, BMJ mengakui & menerima tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Perusahaan setuju membayar denda setimpal dengan pidana yang dilakukannya.

“Melalui cara yang canggih dan besar multinasional yang illegal, BMJ secara sengaja mengaburkan jenis transaksi yang sesungguhnya agar produknya dapat dijual ke Korut, ” ujar Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional, John Demers dikutip Selasa (20/1/2021).

“BMJ mengelabui bank-bank di AS pada memproses pembayaran yang melanggar sanksi kami terhadap Korut. Penerapan pemerintahan sanksi yang ketat menekan Korut untuk tidak melakukan bentuk kesibukan yang berbahaya dan menimbulkan percekcokan perang, termasuk proliferasi senjata pemusnah massal. Departemen Kehakiman AS berkomitmen mengambil tindakan tegas ini secara harapan suatu hari nanti Korut akan mengintegrasikan dirinya kembali ke dalam komunitas bangsa-bangsa. ”

Berdasarkan pernyataan fakta dengan disepakati dalam DPA, BMJ mengakui sebagian bahwa mereka menjual produk ke dua perusahaan Korut serta satu perusahaan perdagangan China walaupun mengetahui bahwa produk tersebut diperuntukkan ke negeri Kim Jong Un. Bilamana itu, sanksi AS terhadap Korut mencegah, bank koresponden di AS untuk memproses transfer kekayaan antarbank di negara lain akan nama nasabah yang berlokasi pada negara pertapa itu.

Setelah mengetahui bahwa salah satu nasabah di Korut mengalami kesulitan melakukan pembayaran ke BMJ, perusahaan setuju untuk menerima pembayaran daripada pihak ke-tiga yang tidak terpaut dengan transaksi tersebut. Menerima pembalasan dari pihak ke-tiga ini hendak menghindari mereka dari pemantauan sanksi dan sistem kepatuhan bank AS sehingga mereka terdorong untuk mengabulkan transaksi terlarang tersebut.

Dengan asumsi BMJ akan tetap mematuhi DPA, pemerintah AS telah setuju untuk menunda penuntutan untuk jangka waktu 18 bulan. Setelah jangka waktu tersebut, pemerintah AS akan melihat kemungkinan untuk membekukan dakwaan.

Menurut Pengelola Tugas Jaksa Agung AS untuk District of Columbia, Michael R. Sherwin, BMJ dengan sengaja mengelabui bank-bank di AS dan merusak integritas sistem keuangan negara itu.

“Kami ingin menyampaikan kepada semua orang & pelaku bisnis yang bermaksud melayani skema serupa untuk melanggar sanksi AS terhadap Korut, bahwa menggunakan perusahaan besar serta faktur pembayaran yang menipu tidak akan melindungi… Kami akan menemukan dan menuntut Anda, ” jelasnya.

Sebelumnya, FBI sendiri langsung memimpin penyelidkan ini. “Sanksi terhadap Korut dirancang untuk melindungi komunitas universal, ” kata Alan E. Kohler, Jr., Asisten Direktur Divisi Kontraintelijen FBI.

[Gambas:Video CNBC]
(sef/sef)