Pengusaha Ramai-Ramai Minta Anies Cabut PSBB Transisi DKI

Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menodong pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi agar segera dicabut. Alasannya dunia usaha sudah sangat sengsara karena kebijakan PSBB  khususnya di Jakarta di bawah Gubernur Anies  Baswedan.

Apindo  menghargai kebijakan PSBB  berujung pada kemerosotan pendapatan sektor industri untuk pajak daerah. Sektor usaha selama ini harus bertahan dengan tidak mem-PHK-kan karyawan, menanggung beban usaha, menanggung ‘biaya new normal’, serta merestrukturisasi keuangan demi bertahan.

“Kami minta pada gubernur DKI Jakarta untuk mencabut PSBB Transisi yang berakhir pada 22 November ini. Maka PSBB transisi ini hendaknya dihentikan dan menuju suasana normal sehingga seluruh aktivitas zona pariwisata, diberikan secara normal oleh sebab itu tidak ada pembatasan kapasitas dan jam operasional, ” kata Kepala Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Senin (16/11/2020).


Ia menyebut ada banyak tekanan besar bagi dunia usaha yang sudah tidak bisa lagi ditahan. Namun, ini juga tidak mampu dilakukan untuk membantu dunia usaha di saat seperti ini. Selain itu, stimulus yang digelontorkan biar tidak berdampak besar bagi dunia usaha. Ini menjadi kontraksi yang sangat berat dan beban.

Hariyadi  menegaskan asosiasi industri pariwisata nasional berkomitmen akan pasti melaksanakan  protokol kesehatan yang berlaku.

“Di sektor saya, akan melaksanakan protokol seharusnya meskipun dalam kondisi normal juga. Sebab itu komitmen kami untuk menjaga konsumen kami tapi kami cuma menghendaki PSBB transisi diakhiri, ” katanya.

Kesadaran yang Harus Dibenahi

VIWI Board jadi himpunan dari 18 asosiasi industri pariwisata meminta pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta agar dicabut.

“Kita perhatikan puncaknya kemarin, banyak masyarakat yang tidak disiplin, kami jadi pelik sebagai sektor rill dibatasi segala macam, berdampak buruk secara ekonomi, ” kata Hariyadi.

Hariyadi menuturkan PSBB  total hingga PSBB  transisi telah dilakukan akan tetapi kesadaran masyarakat akan bahaya penyaluran virus Covid-19 masih begitu lembut. Hal tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada ekonomi dan mengakibatkan  PSBB kembali jika terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Di satu sisi, khususnya sektor jasa turisme serta yang terkait telah setia mengikuti segala protokol dan metode yang diberlakukan dalam rangka menekan laju penyebaran virus.

“DKI Jakarta adalah barometer ekonomi Indonesia. Jadi kalau PSBB pada DKI dampaknya secara nasional. Oleh sebab itu, trennya kalau ada pelanggaran masif, pasti kasus akan naik terus monitoring  itu kan dilihat lantaran rumah sakit dan klinik serta jika kasus naik, ekonomi kita pontang-panting, ” papar Hariyadi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  sebelumnya memperpanjang Pembatasan Baik Berskala Besar (PSBB) Masa Pertukaran menuju mulai tanggal 9 sampai 22 November 2020. Namun, bila kasus terus terkendali, PSBB pergantian masih akan tetap dilanjutkan daripada 23 November sampai 6 Desember 2020.

“Dalam situasi tidak terjadi peningkatan kasus perdana covid-19 secara signifikan selama perpanjangan PSBB transisi, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi satuan tugas pengerjaan covid-19 tingkat provinsi, menetapkan perpanjangan pemberlakuan PSBB transisi selama 14 hari terhitung sejak 23 November 2020 sampai 6 Desember 2020”

Hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan peristiwa COVID-19. Perpanjangan PSBB Masa Transisi ini berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020 tentang PSBB transisi dalam DKI.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)