Pengikut Sri Mulyani Jawab Anies: Tidak Ada Ngemplang Utang!

Jakarta, CNBC Indonesia – Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani  Bidang Komunikasi Strategis ,   Yustinus Prastowo menjawab ‘polemik’ Dana Bagi Buatan (DBH) yang terjadi antara Departemen Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini berawal saat Gubernur DKI  Jakarta Anies  Baswedan  menyurati Sri Mulyani  soal menagih DBH.

Ia mengaku memang ada Kurang Bayar (KB) Dana Untuk Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta sebesar Rp 2, 6 triliun. Namun tidak seharusnya Pemprov DKI Jakarta menagih pemerintah pusat seolah-olah menagih utang, karena ada metode yang harus dilalui.

“Jadi polemik dan kesimpangsiuran itu tak perlu terjadi ketika periode meminta pembayaran DBH 2019 ini, jika Pemprov DKI tidak  terkesan seperti orang menagih utang habis waktu dan belum dibayar. Faktanya, walaupun ini hak, tapi aturan & mekanismenya jelas, tak ada mengemplang utang, ” katanya dalam akun resmi media sosial Twitter-nya @prastow,   dikutip Minggu (10/5)


Adapun mekanisme yang kudu dilalui adalah pemerintah mencairkan 50% terlebih dahulu karena masih menduduki hasil Audit dari Badan Penyelidik Keuangan (BPK). Sebab, jika mengikuti mekanisme, maka seharusnya DBH kurang bayar pemerintah ke daerah dibayarkan pada bulan Agustus atau September tahun berikutnya, setelah selesai audit LKPP oleh BPK.

Oleh karenanya, untuk sisa KB DBH akan diberikan setelah tersedia angka resmi kekurangan yang menetapkan dibayarkan Pemerintah ke Pemda sebati hasil audit BPK.

“Jadi sebenarnya kurang bayar mutakhir diketahui pasti setelah audit BPK 2019 selesai di tahun 2020 ini, dan biasanya dibayarkan dalam sekitar Agustus-November. Ini yang jadi polemik karena seolah (pemerintah) tengah punya utang ke Pemprov DKI dan tidak mau membayar/menahan. Faktanya nggak gitu, ” sebutnya.

Ia mengaku heran dengan cara Pemprov DKI Jakarta yang menagih DBH layaknya orang berpiutang. Padahal, ini tidak dilakukan pemda-pemda lain karena memahami kelaziman manifestasi pembayaran DBH selama ini. “Uang di Pusat cukup, justru pembalasan DBH realisasi 2019 (audited) dilakukan lebih awal. Ini fakta yang sebenarnya, ” sebutnya.

Secara total, pemerintah telah mengalokasikan KB DBH tahun 2019 sebesar Rp 14, 71 triliun kepada seluruh daerah di Indonesia. Namun, hingga April 2020 yang telah disalurkan Rp 3, 85 triliun untuk 5 provinsi dan 113 kabupaten kota termasuk DKI Jakarta.

Percepatan pemberian DBH kurang bayar tahun 2019 itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 20 tahun 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan telah mencairkan Kurang Bayar (KB) Simpanan Bagi Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta sebesar Rp 2, 6 triliun. Ini sesuai dengan suruhan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, KB DBH yang diberikan hanya sekitar 50% dari total DBH DKI sebesar Rp 5, 16 triliun. Mengenai DBH ini terdiri dari abu KB 2018 sebesar Rp 19, 35 miliar dan potensi KB 2019 sebesar Rp 15, 6 triliun.

“Untuk DKI Jakarta sendiri dari Rp 5, 16 triliun kita sudah bayarkan DBH 2018 masih kurang serta untuk 2019 kita sudah salurkan Rp 2, 58 triliun, ” ujar Sri Mulyani melalui teleconference, Jumat (8/5/2020).

Ia menjelaskan, pemerintah mencairkan 50% terlebih dahulu karena masih menunggu buatan Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, jika mengikuti mekanisme, maka seharusnya DBH kurang tukar pemerintah ke daerah dibayarkan dalam bulan Agustus atau September tahun berikutnya, setelah selesai audit LKPP oleh BPK.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  tahu menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tulisan itu terkait pencairan dana bagi hasil sebesar Rp 7, 5 triliun.

“Kita berharap dana bagi hasil itu segera di-transfer. Saya juga sudah memberikan secara resmi melalui surat pada Menteri Keuangan, ” kata Anies Baswedan di sela konferensi gambar bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, di Jakarta, Kamis (2/4/20).

Dia merinci, Kementerian Keuangan masih menyisakan piutang tarikh lalu. Anies menyebut, semula tagihan pada 2019 mencapai Rp enam, 4 triliun, setelah ada kira-kira penyesuaian, angka itu berubah menjadi Rp 5, 1 triliun.

[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)