Pemkab Serang Siap Terapkan Mulia Data Kependudukan

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melakukan kerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) dalam rangka melahirkan penerapan satu data kependudukan.

Penandatangan kegiatan sama dilaksanakan di Balairung Tb Suwandi, Setda Kabupaten Serang, Kamis (8/4/2021). Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Bakir Fakrulloh menjelaskan, satu petunjuk kependudukan bermakna setiap lembaga diberi kewenangan untuk melahirkan data sesuai dengan tugasnya.

“Tidak bisa overlapping . Misalnya data tentang kependudukan ada di dinas dukcapil dan data kesehatan ada di dinas kesehatan, ” ujarnya kepada wartawan.


Menurutnya, petunjuk kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bukti digunakan untuk perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, pelayanan jemaah, hingga pelaksanaan pemilu, pilkada, dan pilkades.

Basis data yang digunakan adalah bagian induk kependudukan (NIK) dengan memiliki 16 digit dengan berbeda setiap warga negara. “Maka harus diawali dengan pendataan yang tepat. Warga di Kabupaten Serang yang merasa belum terdata, belum punya KTP elektronik, lekas laporkan. Bayi lahir maka warga yang meninggal, cepat laporkan, ” ujarnya.

Zudan menilai, beberapa daerah sudah mengembangkan kepala data kependudukan, tetapi belum masif. Ia pun berniat, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bisa menjadi pioneer di Banten dalam implementasi data kependudukan. Saat ini, ada 2. 680 lembaga dan sekira 700 satuan kerja daerah yang sudah bekerja sama.

“Saya memiliki harapan tumbuh, dengan tanda tangan perjanjian kerja sama ini, penanganan masalah pembangunan berjalan bagus. Termasuk masalah penanganan kekurangan belum tuntas maksimal, problemnya adalah data. Maka kami minta bantuan pemerintah daerah, untuk tertib adminduk, ” ujarnya lagi.

Pada kesempaten tersebut, Pemkab Serang mengundang sejumlah kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan penyajian kependudukan. “Harapan Pak Dirjen akan ditindaklanjuti. Akan kita laksanakan. Dengan satu keterangan, kita akan lebih barangkali dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, ” perkataan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Tempat berharap, kerja sama segenap OPD hingga kepala desa untuk menertibkan administrasi kependudukan. “Jika ada yang belum memiliki KTP elektronik, lekas membuat. Jika ada bayi lahir, warga meninggal, had penduduk yang datang serta pindah domisili, segera laporkan, ” tutupnya.

[Gambas:Video CNBC]
(yun/yun)