Pasien Covid Membludak, Pemerintah Utang Rp 1 T ke RS Swasta

Jakarta, CNBC Nusantara – Jumlah penderita kasus Covid-19 secara akumulatif telah menyentuh 1 juta kasus bola lampu Selasa (16/01/2021) sejak pertama kali virus corona ini muncul pada Indonesia pada Maret 2020. Penuh rumah sakit rujukan Covid-19 dilaporkan sudah mulai penuh atau tingkat keterisiannya sudah mencapai di untuk 70%.

Kondisi itu pun tak ayal mendatangkan isu baru, terutama daru sisi keuangan. Tantangan datang dari sisi keuangan rumah sakit lantaran pemerintah, di hal ini Kementerian Kesehatan tidak kunjung membayar klaim biaya pengobatan para pasien.

Era ini ada sekitar 2. 900 rumah sakit tersebar di segenap Indonesia. Dari jumlah itu, 1. 800 di antaranya adalah milik swasta. Sekjen Asosiasi Rumah Melempem Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengatakan, rumah sakit milik wilayah atau swasta di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), tingkat okupansi atau keterisian sudah lebih dari 80%.


Hampir seluruh rumah rendah swasta, kata Ichsan, menyediakan bertambah dari 20. 000 tempat tidur khusus untuk menangani pasien Covid-19. Kendati demikian sejak Oktober 2020, pemerintah belum membayar klaim bea perawatan pasien Covid-19, nilainya dekat Rp 1 triliun.

“Jadi, memang yang berjalan di dalam Oktober, November, Desember ada tagihan, nilainya mungkin Rp 1 triliun, mendekati itu. Juga ada tagihan sebelum bulan itu, karena ada dispute, ” jelas Ichsan pada CNBC Indonesia, Rabu (27/1/2021).

Ichsan mengatakan, untuk satu rumah sakit pemerintah bisa berutang biaya pengobatan hingga miliaran rupiah. Pemerintah pun, kata Ichsan, berniat akan ada pembayaran pada Februari mendatang.

Menurut Ichsan, alasan pemerintah belum membayar permintaan rumah sakit swasta, karena derma dari pemerintah pusat belum mampu dicairkan.

“Rp satu triliun berasal dari ratusan vila sakit swasta. Perjanjian, Februari mau ada pembayaran yang mungkin telah ada kriteria untuk pembayaran. Pembalasan langsung dari Kemenkes ke rumah sakit. Anggarannya memang ada yang belum turun, ” kata Ichsan melanjutkan.

CNBC Indonesia mengonfirmasi perihal tunggakan pembayaran klaim rumah sakit swasta kepada berbagai pihak di Kementerian Kesehatan juga Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum menanggapi.

Sebagai sketsa, tingkat keterisian tempat tidur di vila sakit yang sudah melebihi 70% telah melampaui batas aman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 60%.

Menurut Kepala Bidang Data dan Teknologi Fakta Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah saat ini ada lima provinsi di Indonesia yang tingkat keterisian tempat tidur di rumah kecil rujukan sudah mencapai di akan 70%.

Disebutkan ke-5 provinsi tersebut merupakan daerah dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Jadi dalam tanggal 25 Januari kemarin, kita masih melihat lima provinsi dengan angkanya di atas 70% & semuanya memang di wilayah PPKM. Kemarin kita rem itu sebab besaran masalah ini, ” sekapur dr. Dewi dalam siaran pers BNPB melalui kanal YouTube, Rabu (27/1/2021).

Per 25 Januari 2021, DKI Jakarta menjelma provinsi dengan keterisian peraduan sempurna mencapai 84%. Disusul Banten 77%, D. I. Yogyakarta 76%, Jawa Barat 70%, dan Bali 70%.

Tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di 25 Januari mengalami penurunan lantaran pekan sebelumnya. Pada 19 Januari 2021, ada sembilan provinsi dalam Indonesia yang tingkat keterisian peraduan rumah sakit rujukannya di pada 70%.

[Gambas:Video CNBC]
(wia)