OJK: Semua Bank Kecil Sudah Penuhi Modal Inti Rp 1 T di 2020

Jakarta, CNBC  Indonesia awut-awutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuktikan semua bank dengan modal pokok di bawah Rp 1 triliun sudah memenuhi kewajiban modal minimum minimal Rp 1 triliun dengan ditetapkan otoritas dengan tenggat simpulan Desember 2020.

Secara demikian, tahun ini akan legal ketentuan berikutnya soal pentahapan simpanan inti bank yakni Rp dua triliun di akhir tahun ini. Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK  No 12/POJK. 03/2020 yang mengharuskan modal inti minimum bank umum sebesar Rp 3 triliun paling lambat Desember 2022.

Ketentuan ini bisa dikerjakan perbankan secara bertahap di mana tahun  2020 harus mencapai sedikitnya Rp 1 triliun, dan  2021 mencapai Rp 2 triliun.


“Gini, kalau kita tahu aturan mengenai permodalan sudah keluar ya, ini bank-bank sudah melangsungkan berbagai langkah untuk menambah simpanan, untuk tahapan pertama sudah menutup semuanya, ” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Jawatan Komisioner OJK  Heru Kristiyana, di Banking Outlook 2021 bertema ‘Perbankan Jadi Akselerator Pemulihan Ekonomi’, Kamis (11/2/2021).

Dia mengatakan, pemilik bank-bank kecil tersebut sudah menambah modal, ataupun ada bank yang visi misinya bagus dan mereka melakukan pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Hasil Indonesia (BEI).

“Tahapan kedua jadi Rp 2  triliun [tahun ini], kita lakukan tiruan, lakukan pertemuan dengan pemilik bank untuk mencapai ke sana. Akan tetapi saya optimistis modal inti Rp 3 triliun akan terpenuhi pada saatnya, ” tegasnya.

Mantan Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 di Bank Indonesia pada 2011 itu menegaskan metode modal minimum ini tidak mau ditinjau ulang.

“Untuk mundur dari modal inti Rp 3 triliun, saya tak akan lakukan, kita nanti akan membiarkan bank melakukan fungsinya dengan baik, perubahan perilaku nasabah telah terjadi, kalau tidak bisa melayani nasabah dengan baik, apakah mereka tidak akan ditinggalkan nasabahnya? Lari ke bank-bank besar, itu suatu keharusan. ”

Dia melanjutkan,   “dan saya ngerasa tidak boleh ditinjau ulang. Yang penting, perbankan bisa melakukan fungsi intermediasi, mendukung pemerintah bisa berlaku baik ke depannya, ” tegasnya.

[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas)