Menyimak, Ini Skema Denda Bagi Proyek Smelter Molor

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) anyar saja merilis aturan mutakhir terkait skema atau estimasi denda bagi perusahaan yang terlambat mengerjakan proyek sarana pemurnian (smelter) mineral logam di masa pandemi Covid-19 ini.

Aturan baru ini tertuang di dalam Keputusan Menteri ESDM No. 104. K/ HK. 02/ MEM. B/ 2021 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam pada Kala Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Aturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, yakni di dalam 4 Juni 2021 oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif.


Mengenai penghitungan denda administratif itu menggunakan formula sebagai berikut:

Dam = ((90% – A – B)/90%) x 20% x C

keterangan:
A: persentase capaian kumulatif pertambahan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sesuai hasil verifikasi sebab Verifikator Independen pada era evaluasi;
B: total bobot persentase atas kesibukan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi Covid-19 sebati hasil verifikasi oleh Verifikator Independen pada periode pertimbangan; dan
C: jumlah kumulatif penjualan mineral logam ke luar negeri dalam periode evaluasi.

Beserta bunyi lengkap Keputusan Gajah ESDM tersebut:

Pemegang Izin Daya Pertambangan (IUP) Operasi Buatan Mineral Logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Mineral Logam yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan kemudahan pemurnian paling sedikit 90% pada dua periode evaluasi kemajuan fisik pembangunan sarana pemurnian sejak ditetapkannya Kesimpulan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bahaya Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, dikenakan kompensasi administratif dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19.

Denda administratif yang dimaksud antara lain:
a. dikenakan dari nilai tertimbun penjualan mineral logam ke luar negeri selama 6 (enam) bulan pada dua (dua) periode evaluasi perkembangan fisik pembangunan fasilitas penyucian sejak ditetapkannya Keputusan Pemimpin Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Petaka Nasional; dan
b. tidak dikenakan terhadap macam kegiatan pembangunan fasilitas penyucian yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan dokumen laporan hasil verifikasi kemajuan fisik pendirian fasilitas pemurnian oleh Verifikator Independen.

Macam kegiatan pembangunan fasilitas penyucian yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terdiri atas:

a. Procurement, dengan subkegiatan:
1. Fabrication; dan
2. Delivery;

b. Construction, dengan subkegiatan:
1. Mobilization of Material, Equipment, Tools, and/or Manpower;
2. Temporary Facility for Construction;
3. Preparation of Work;
4. Work Execution; serta
5. Completion of Work and/or Mechanical Completion; dan

c. Commissioning, dengan subkegiatan:
1. Mobilization of Equipment, Tools, and/or Manpower; dan
2. Mobilization of Commissioning Material.

Kompensasi administratif sebagaimana dimaksud dihitung dengan formula sebagai
berikut:
Denda = ((90% – A porakporanda B)/90%) x 20% x C

masukan:
A: persentase capaian kumulatif kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sesuai hasil verifikasi oleh Verifikator Mandiri pada periode evaluasi;
B: total bobot persentase atas kegiatan pembangunan kemudahan pemurnian yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai hasil testimoni oleh Verifikator Independen pada periode evaluasi; dan
C: nilai kumulatif penjualan mineral logam ke asing negeri pada periode pertimbangan.

Laporan buatan verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian oleh Verifikator Independen wajib disampaikan Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Proses Produksi Mineral Logam pada Menteri ESDM  melalui Direktur Jenderal Mineral dan Kotor Bara paling lambat 30 hari kalender sejak Keputusan Menteri ini mulai benar.

Denda administratif sebagaimana dimaksud disetorkan dengan bertahap ke kas negeri melalui bank persepsi & wajib diselesaikan paling lemah 6 (enam) bulan semenjak tanggal diterbitkannya surat instruksi mengenai pembayaran denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian.

Dalam hal pemegang IUP OP Mineral Logam dan IUPK OP Mineral Logam tidak mengirimkan laporan hasil verifikasi pertambahan fisik pembangunan fasilitas penyucian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, denda administratif pasti dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juni 2021.

[Gambas:Video CNBC]
(wia)