Mahfud MD Sebut Jokowi Mengurusi “Limbah” Pemerintah Lama

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Kebijakan, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengecap bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini hanya mengurusi kasus-kasus wasiat pemerintahan lama yang belum terselesaikan.

Penjelasan itu ia buat pada acara Dialog Menko Polhukam dan pimpinan kampus se Yogyakarta yang diadakan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam Sabtu (5/6/2021).

“Kita justru diwarisi ‘limbah’ yang harus diselesaikan, ” ujar Mahfud dalam kegiatan yang ditayangkan dalam saluran YouTube Univeresitas Gadjah Mada.


Dia memberikan beberapa contoh urusan yang masih harus diselesaikan Jokowi. Pertama, ia menyuarakan BLBI yang sudah 20 tahun belum tuntas. Ia menyebut bahwa pemerintah menduduki proses pidana Sjamsul Nursalim selesai, barulah setelah tersebut pemerintah mengurus penagihan dengan perdata.

“Dulu dibiarkan karena ada proses pidananya, sekarang kita tagih secara perdata, ” pungkas mantan Hakim MK ini.

Ia membicarakan dalam proses vonis terbuka Sjamsul Nursalim oleh Mahkamah Agung (MA) merupakan murni proses peradilan di mana pemerintah tidak boleh masuk untuk mengintervensi.

“Lalu ada pertanyaan, lho kok koruptor dibebaskan? Lho yang bebaskan itu pengadilan. Kita (pemerintah) kan nggak boleh masuk ke danau, ” ujarnya.

Kemudian, ia juga mempertunjukkan dengan pernyataan yang muncul di masyarakat mengenai lahan di RI dikuasai langka dan pemerintah dicap jadi pengobral tanah. Ia menyuarakan bahwa itu merupakan suara asing dengan pemerintahan sebelumnya, sehingga Jokowi tidak perlu disalahkan mengenai hal itu.

“Saudara, mari kita buka siapa yang mengobral itu, ” tegasnya.

“Saya katakan, misalnya kita merampas tanahnya orang sementara dia telah punya kontrak dengan negeri sebelumnya, ini kan suram, ” imbuhnya.

“Jaman Pak Jokowi itu hanya melanjutkan karena tersedia komitmen dari pemerintah sebelumnya, ” tandasnya.

[Gambas:Video CNBC]
(wia)