Mahfud ke Rizieq: Kalau Sehat Kenapa Harus Takut?

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Imam Gede FPI tak perlu takut buat memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian maupun pihak terkait dalam perkara pengumpulan massa maupun soal testing dan tracing Covid-19

“Oleh sebab  itu dimohonkan M. Rizieq Shihab untuk kooperatif pada rangka penegakan hukum. Kalau merasakan diri sehat tentu tidak keberatan untuk memberikan keterangan demi kesejahteraan bersama, ” ujar Menko Polhukam Mahfud MD, dalam konferensi pers yang dilakukan Minggu (29/11/2020) suangi.

Dia menambahkan apabila Rizieq Shihab sebelumnya sehat, oleh sebab itu ada potensi dia tertular oleh orang lain ketika terjadi kerumunan. “Secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan adalam penularan Covid-19, ” ujar Mahfud.


Mahfud menegaskan bahwa Pemerintah sangat menyesalkan sikap Rizieq Syihab yang menumpukan untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat secara pasien Covid-19.

“Pemerintah akan melakukan langkah dan kesibukan tegas bagi yang melanggar ketentuan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Terkait dengan itu maka pemerintah mengisbatkan akan terus dilakukan proses-proses adat sesuai dengan hukum yang legal demi keselamatan bersama, ” ujar Mahfud.

Mahfud menambahkan bahwa pemerintah juga akan meminta keterangan RS Ummi Bogor serta Mer-C terkait hal ini. RS Ummi Bogor diketahui sempat merawat Rizieq Shihab, sementara Mer-C disebut-sebut melakukan tes swab terhadap Habib Rizieq dan hasilnya tidak dipublikasikan.

“Dimintai keterangan kira-kira hanya data teknis, jadi tidak mesti bersalah dan tidak kudu dianggap melanggar undang-undang. Tapi dimintai keterangan harus datang, harus kooperatif, ” ujar Mahfud.

Mahfud juga mengucapkan pada dasarnya Mer-C itu tidak mempunyai laboratorium untuk mengetes Covid-19. “Dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melangsungkan tes, ” ujarnya.

Mahfud mengatakan pada dasarnya data pasien memang dilindungi oleh peraturan 36 tahun 2009 tentang kesehatan tubuh. Namun, ada juga undang-undang dengan membolehkan medical record pasien mampu dibuka dengan alsan tertentu. Undang-undang tersebut adalah UU 29/2004 tentang praktek kesehatan dan UU 4/11984 tentang Wabah Penyakit Menular.

“Di sini berlaku asas lex specialis derogat legi generalis. Bahwa ada hukum khusus ketentuan umum bisa disiampan untuk tak harus diberlakukan, ” ujar Mahfud.

Untuk itu, Mahfud menegaskan agar siapa pun tidak menghalang-halangi petugas pemerintah yang melaksanakan testing dan tracing.

“Maka menghalang-halangi petugas untuk melayani upaya menyelamatkan masyarakat maka siapapun bisa diancam KUHP pasal 212 dan pasal 216, ” ujarnya.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)