KPK-PLN-ATR Selamatkan Tanah Negara di Sumsel dan Sumut Rp1, 2 T

Jakarta, CNBC  Indonesia – Kerja sama kurun PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Metode Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) langsung berlanjut guna mempercepat pengamanan substansi tanah. Di Sumatera Selatan (Sumsel) dan Sumatera Utara (Sumut), sebanyak 3. 011 sertifikat tanah atau senilai Rp1, 2 triliun lulus diamankan demi menjaga keandalan infrastruktur ketenagalistrikan.

Di Sumsel, secara akumulatif hingga saat tersebut (3/12), total penyelamatan aset milik negara dari sinergitas ini menyentuh 1. 101 sertifikat dari 3. 908 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN. Sementara di Sumut, total penyelamatan aset milik negara mencapai 1. 910 sertifikat dari 2. 930 bidang tanah yang sudah menggunakan tahap pengukuran oleh BPN.

Secara simbolis, sertifikat tersebut diserahkan oleh Pimpinan KPK, Firli Bahuri kepada Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN Wiluyo Kusdwiharto serta disaksikan secara langsung Gubernur Sumsel, Herman Deru dan secara virtual oleh Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil. Penyerahan tersebut dijalankan di Griya Agung Pemprov Sumsel, Palembang, Selasa (3/12).


Menteri ATR, Sofyan Djalil menganjurkan apresiasi atas langkah PLN berfungsi sama dengan KPK dan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aktiva tanah perusahaan sebagai bagian dibanding upaya pencegahan korupsi.

“Sebelumnya, banyak aset BUMN yang bersengketa dengan masyarakat. Alhamdulillah setelah KPK proaktif dalam tata kelola aset kemajuannya sangat signifikan. Menggunakan program reforma agraria, BPN semakin siap melakukan tatakelola serta sertifikasi aset-aset yang dimiliki oleh BUMN, Pemerintah daerah dan masyarakat dengan waktu yang lebih cepat, ” jelas Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil.

Senada dengan hal tersebut, Ketua KPK, Firli Bahuri juga mengapresiasi kegiatan keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara.

“Sesuai peraturan, tugas pokok KPK yang prima ialah melakukan pencegahan supaya tak terjadi korupsi. Oleh karena itu kita lakukan koordinasi dengan jawatan yang berwenang memberantas korupsi serta instansi yang bertugas dalam penyajian publik, ” jelas Firli Bahuri.

Gubernur Sumsel, Herman Deru juga menuturkan bahwa persekutuan berbagai lembaga ini sangat positif dalam membangun tata kelola pada instansinya.

“Pola pencegahan korupsi sangat optimal bagi sistematisasi aset di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Inisiasi ini tidak bakal bersambung tanpa kehadiran KPK. Terimakasih kepada ATR/BPN dan BUMN terkait atas percepatan sertifikasi aset tanah di Provinsi Sumatera Selatan, ” terang Herman Deru.

Direktur Bisnis Regional Sumatera serta Kalimantan PLN, Wiluyo Kusdwiharto membuktikan, kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, menanggung dan mendayagunakan aset tanah serta properti milik negara yang dipercayakan kepada PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi semesta rakyat Indonesia.

Sejak acara Rakor Tata Kelola Aset yang sudah dilaksanakan di 13 provinsi dan dari laporan segenap Unit Induk PLN, sepanjang tahun 2020 PLN telah memperoleh 12. 500 sertifikat tanah atau senilai Rp4, 6 triliun termasuk satu. 101 sertifikat baru yang diterima di Sumsel dan 1. 910 sertifikat baru yang diterima dalam Sumut.

Menurutnya, sertifikasi tanah ini tak hanya bermanfaat bagi PLN tetapi juga untuk kepentingan umum, menetapi aset milik negara tersebut diperuntukkan bagi infrastruktur ketenagalistrikan, demi membawa terang di seluruh negeri.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Sari PLN se-Indonesia dengan Kepala Dewan Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)