Kekacauan George Floyd Tewas, SBY Curiga Trump Salah langkah

Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Presiden Indonesia  Susilo Bambang Yudhoyono ikut angkat bicara mengenai kekacauan yang meluas di Amerika Konsorsium pasca tewasnya warga kulit hitam George Floyd akibat penganiayaan oknum polisi Minneapolis.

Dalam tulisan yang diunggah ke media sosial, SBY mengatakan ada sejumlah ringkasan yang menurut bisa terjadi pasca George Floyd tewas. “Skenario prima, dengan penanganan yang tepat (paduan antara persuasi dan law enforcement) akhirnya aksi-aksi sosial yang cenderung rusuh itu bisa diredakan.

“Dugaan saya, itu skenario terbaik yang diinginkan oleh pemerintahan Trump. Saya kira kebanyakan rakyat Amerika juga menginginkan demikian. Skenario ini tak memerlukan konsesi apapun yang mesti diberikan oleh pemerintah, tutur SBY.



Sementara itu, dalam skenario ke-2, unjuk rasa makin meluas. Gabungan unsur polisi, National Guard serta elemen tentara federal (misalnya penjaga militer) tak mampu menghentikan atau meredakannya. Para Gubernur dan Walikota dengan “resources” yang ada tidak juga bisa mengatasi keadaan. Pemerintah Federal “terpaksa” melakukan negosiasi dengan elemen perlawanan masyarakat dengan mas konsesi tertentu.

“Saya memikirkan negosiasinya tentu tak mudah. Konsesi (deal) apa yang bisa dicapai juga tak semudah yang dibayangkan. Apalagi sulit diyakini bahwa Trump punya pikiran dan bersedia untuk melakukan kompromi dengan mereka yang menuntut keadilan itu, ” tambah SBY.

Adapun ringkasan ketiga, adalah kelanjutan dari ringkasan kedua. Ini terjadi jika situasi politik, sosial dan keamanan makin memburuk. Aksi-aksi kekerasan dan sekaligus perusakan makin meningkat intensitasnya. Kepala Trump dengan alasan untuk menghalangi terganggunya keamanan nasional dan demi kepentingan umum akhirnya melakukan kesibukan yang “tegas dan keras”.

Dalam skenario ketiga ini pemulihan ketertiban dan keamanan (law and order) diambil alih oleh pemerintah pusat. Presiden selaku “Commander-in-Chief” menumpukan tentara federal (US Military Forces) untuk menanganinya.

“Sebenarnya dalam sejarah Amerika situasi begini tidak lazim, namun tidak berarti tidak akan terjadi. Dua hari ini saya menyimak barang apa yang disampaikan oleh Presiden Trump bahwa setelah dia menilai para-para gubernur dan walikota umumnya lembek, akan dikerahkan kekuatan militer Amerika untuk mengatasi aksi-aksi protes yang dibarengi kerusuhan dan penjarahan tersebut, ” ujar SBY.

Menurutnya, di samping 3 skenario itu tentu masih ada ringkasan yang lain. Negara manapun, tuturnya, tetap memiliki rencana kontijensi.

“Jika situasi berubah total dan rencana operasi yang telah disiapkan gagal mencapai tujuan, dengan cepat akan disiapkan penggantinya. Kejadian ini menjadi domain dari lembaga yang tugas pokoknya berkaitan dengan dunia pertahanan, keamanan dalam daerah (internal security) dan keamanan jemaah, ” ujarnya.

SBY kebuh menyoroti skenario ketiga daripada 2 skenario lainnya. Sebabnya, hal ini membawa risiko dan konsekuensi yang tidak kecil, baik dengan politik, hukum, sosial maupun keamanan. Selaib ityu, juga berdampak di citra Amerika Serikat di dunia.

“Sebagai sahabat Amerika, saya sungguh tidak berharap ringkasan ketiga ini yang terjadi. Atau opsi untuk menggunakan kekuatan militer (US Army) ini yang mau ditempuh. Kecuali kalau situasinya dasar sangat gawat dan keamanan nasional negara itu benar-benar terancam, ” ujarnya,

Dia menilai ada keinginan dan rencana Kepala Trump untuk mengerahkan kekuatan tentara untuk berhadapan dengan rakyatnya tunggal, meskipun sebelumnya belum pernah terjadi.

“Ingat saya, masa terjadi gelombang protes di simpulan tahun 1960-an hingga awal 1970-an (menentang pelibatan tentara Amerika dalam Vietnam), tentara reguler juga tak diturunkan. Yang dikerahkan sepertinya ialah National Guard. Menghadapi gelombang unjuk rasa yang marak di penuh kota waktu itu juga hampir tidak terjadi bentrokan yang mendatangkan korban jiwa, ” ujarnya.

Sebagai mantan Presiden & seorang Jenderal, SBY khawatir kalau Trump salah hitung sehingga perlagaan para pengunjuk rasa itu kian menguat dan membesar. “Yang kritis jika sikap “keras” Trump bertandang dengan sikap pengunjuk rasa dengan makin militan. Benturan yang lebih besar pasti terjadi, ” ujarnya.

Sementara itu, SBY mengamati ada pihak yang kurang nyaman dengan pernyataan Presiden Trump. Mereka menganggap Trump justru membakar kemarahan masyarakat yang sedang marah itu. Selanjutnya sebagian pemimpin daerah itu juga tidak setuju kalau National Guard serta merta diturunkan ke jalan-jalan. Artinya, Trump selalu menghadapi “pembangkangan” dari sejumlah atasan daerah.

Dia menegaskan bahwa sejarah telah menunjukkan banyak pemimpin yang kuat yang akhirnya jatuh karena mayoritas rakyat menghendaki jatuh. Sebesar apapun militer dikerahkan untuk menyelamatkan sebuah rezim, kalau rakyat sudah bergerak, tumbang juga mereka.

“Perlawanan baik seperti ini saya ragu bahan terjadi di Amerika. Alasan hamba, demokrasi dan sistem politik sudah sangat mapan di negara tersebut. Kedua, yang turun ke jalan-jalan sekarang ini belum tentu menggantikan mayoritas rakyat Amerika, ” ujarnya. (dob/dob)