Jokowi Revisi Aturan Pengadaan Vaksin, Teks Vaksin Mandiri?

Jakarta, CNBC Indonesia kacau Presiden Joko  Widodo telah menyingkirkan aturan baru yang merupakan perbaikan atas penyediaan vaksin covid-19.   Aturan ini tertuang dalam Susunan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tarikh 2021, tentang Perubahan Atas Sistem Presiden (Pepres) Nomor 99 Tarikh 2020 Tentang Pengadaan Vaksin & Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Di pasal 6 Pepres  ini ada tiga ayat yang menyebut:

  1. Penunjukan langsung awak usaha penyedia sebagaimana dimaksud di pasal 4 ayat (1) tulisan b dilakukan oleh Menteri Kesehatan tubuh.
  2. Jenis dan total pengadaan Vaksin COVID-I9 melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada bagian (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan tubuh.
  3. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengungkung badan usaha nasional atau awak usaha asing yang memenuhi persyaratan.

Sementara tersebut, bunyi pasal 4 ayat 1  Pepres ini:


  1. Pelaksanaan pengadaanVaksinCOVID-19 sebagaimana dimaksud di Pasal 3 dilakukan melalui:

    1. penugasan  kepada badan daya milik negara;
    2. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
    3. kerjasama dengan lembaga/badaninternasional.

Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan Perpres  ini ialah revisi aturan lama tentang penyedia vaksi  yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.  

“Itu (Perpres  14/2021), tentang penyedia vaksin ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, ” sekapur Nadia, kepada CNBC  Indonesia, Minggu (14/02/2021).

Menteri Kesehatan tubuh, Budi Gunadi Sadikin  pertengahan pasar ini mengatakan sudah mempersiapkan pelindung hukum terkait dengan vaksinasi mandiri.

“Khusus vaksin gotong royong mandiri, akan ada permenkes khusus. Sekarang proses finalisasi. Mudah-mudahan menjawab mengenai di dalamnya. Harga? kita akan atur, sehingga nilai tak ke mana-mana, membuat karakter jadi bertanya-tanya, ” katanya pada Jakarta, pertengahan pekan ini.

Pertengahan minggu ini, BGS menemui  KPK. Lengah satu pembicaraan kedua memang terpaut vaksinasi mandiri.

Pemimpin KPK, Firli Bahuri mengatakan pantas amanat Peraturan Presiden, vaksinasi sendiri akan dilaksanakan oleh BUMN.

“Kita akan bahas bagaimana pelaksanaan vaksin dan vaksinasi. Sebab mana sumber, pengadaan, sampai pembagian. Sehingga kita lakukan pengawalan, menyungguhkan setiap rupiah digunakan untuk hajat rakyat. Inilah tugas KPK menyelenggarakan pencegahan korupsi, ” katanya.

Peran KPK, lanjutnya, menyelenggarakan monitoring. KPK hadir di dalam program penanganan covid-19 dan perbaikan ekonomi nasional.

“Hari ini kami rapat, membahas tentang vaksin gotong royong atau mandiri. Dalam ketentuan Perpres nomor 99/2020 dijelaskan vaksin ada dua negeri dan mandiri, ” pungkasnya.