Hati Kubu Republik, Biden Usul Pajak Minimum Korporasi 15%

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menganjurkan pembatalan kenaikan pajak kongsi setinggi 28% yang diusulkannya selama negosiasi dengan Kelompok Republik pada Kamis (3/6/2021).

Sebagai gantinya, Biden akan menetapkan tarif pajak minimum 15% yang bertujuan untuk memastikan seluruh perusahaan membayar pajak. Taat dua sumber pemerintahan AS yang mengetahui masalah itu, langkah ini diambil Biden  untuk menuntaskan kesepakatan infrastrukturnya.

Sebagai imbalannya, Partai Republik, partai rival dari Demokrat di pertahanan Biden, harus menyetujui setidaknya pengeluaran infrastruktur baru sebesar US$ 1 triliun.


Dengan modifikasi itu, pendanaan untuk rencana tersebut akan sangat berpegang pada peningkatan penegakan retribusi, menghapus keringanan pajak warisan untuk keluarga kaya dan sumber-sumber lain seperti dana bantuan senilai US$ 75 miliar atau Rp 1. 073 triliun (kurs Rp 14. 300/US$) untuk  Covid-19 yang tidak terpakai.

Sebelumnya banyak perusahaan yang kecil dan bahkan tidak sedikit pun membayar pajak.

Saat ini banyak kongsi menunjukkan keuntungan besar dalam laporan laba rugi namun mengalihkan kewajiban mereka ke negara-negara yang lebih ramah pajak alias negara ‘surga’ pajak (tax haven countries).

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan proposal Biden “harus sepenuhnya dapat diterima” sebab Partai Republik yang ingin meninggalkan pemotongan pajak kongsi tahun 2017.

“Kami terbuka untuk alternatif lain, ” kata Psaki, selama mereka tidak memasang pajak untuk orang yang berpenghasilan kurang dari US$ 400. 000 [Rp 6 miliar], sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (4/6/2021).

Rencana alternatif Biden  ini mengasumsikan penerimaan pendapatan lantaran pajak sebesar US$ 1, 7 triliun selama 15 tahun untuk membayar taksiran pengeluaran baru selama  8 tahun ke depan.

Dana tersebut mau mencakup US$ 700 miliar dari peningkatan penegakan retribusi yang ada, US$ 200 miliar dari mengakhiri kelapangan pajak capital gain atas warisan besar, serta US$ 75 miliar dana Covid-19 yang tidak terpakai.

Sisanya akan pegari dari proposal lain termasuk  menyetop subsidi bahan mengobarkan fosil tertentu, biaya anyar untuk jarak tempuh truk komersial dan pajak perusahaan minimum sebesar 15%.

Proposal anggaran mula Biden  ini  mengusulkan US$ 2, 25 triliun  untuk  belanja infrastruktur dan perolehan baru, termasuk US$ 857, 8 miliar dari rencana sebelumnya untuk menaikkan pajak penghasilan perusahaan dari 21% menjadi 28%.

Biden memiliki pertemuan yang dijadwalkan dengan Senator Republik Shelley Moore Capito, negosiator utama partai untuk infrastruktur, pada Jumat ini periode AS (4/6/2021).

[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas)