Gugatan Ditolak, Restrukturisasi Pertamina Dilanjutkan

Jakarta, CNBC  Indonesia – Gugatan Perbuatan Melayani Hukum yang diajukan Persekutuan Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) serta beberapa Serikat Pekerja Pertamina atas Keputusan Menteri Badan Usaha Hak Negara (BUMN) dan Pengurus Pertamina mengenai restrukturisasi kongsi dan pembentukan holding serta Subholding ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Di dalam pertimbangan hukumnya, majelis ketua PN Jakarta Pusat mengisbatkan bahwa langkah Menteri BUMN dalam menerbitkan Keputusan No SK-198/MBU/06/2020 bukan termasuk kegiatan melawan hukum karena penerbitan surat tersebut masih pada koridor kewenangannya selaku pemegang saham perusahaan.

Oleh sebab itu, langkah manajemen Pertamina yang menerbitkan Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-18/C00000/2020-S0 juga bukan perbuatan melawan hukum, sebab hal tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan pemegang saham.


“Majelis hakim PN Jakarta Pusat menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. & kami mewakili klien telah menerima salinan putusannya di dalam 5 Juli 2021 lulus, “ungkap Prof Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa lembaga Pertamina, dalam keterangannya, Minggu (15/8/2021).

Terkait adanya dakwaan bahwa keputusan tersebut melalaikan sumbangan pemikiran serikat pekerja, Prof Yusril menjelaskan bahwa frasa serikat pekerja dan atau FSPPB dapat menyampaikan sumbangan pemikiran sebagaimana dengan tertuang dalam pasal tujuh ayat (7) Perjanjian Kegiatan Bersama antara Pertamina & FSPPB, maknanya sebagai peraturan kebolehan memberikan sumbangan pemikiran.

“Jadi praktisi boleh memberikan masukan tapi tidak merupakan kewajiban dengan harus dilaksanakan oleh Pertamina, “imbuhnya.

Prof Yusril menuturkan bahwa bersandarkan Salinan Putusan Pengadilan, Molek Hakim juga menilai Surat Keputusan Direksi Pertamina itu merupakan bagian dari restrukturisasi di lingkungan Pertamina yang dilakukan manajemen atas adanya upaya Pemerintah untuk memajukan kinerja dan efektivitas perusahaan milik negara atau BUMN.

“Majelis meyakini bahwa pendirian holding company oleh Pertamina pada biasanya bertujuan untuk membuat ikatan usaha yang kuat secara satu induk, agar kegiatan anak usaha lebih terkontrol dan terarah, ” tandasnya.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)