Ekonom: Harusnya BI Masuk, Tak Perlu Ada Bank Jangkar!

Jakarta, CNBC Indonesia porakporanda Ekonom Samuel Sekuritas, Ahmad Mikail mengatakan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral seharusnya menjadi penyangga likuiditas bank-bank kecil yang terdampak COVID-19.

“Banyak faktornya, saya gatau kenapa Bank Indonesia ngga mengakar untuk menyediakan likuiditas saja buat semua bank. Kan harusnya bank sentral. Seharusnya aset back sekuritis ini direpokan oleh Bank Indonesia aja dengan term repo ( repurchase agreement) . Jadi ga perlu ada bank peserta (bank jangkar), ” kata Mikail kepada CNBC Indonesia, Sabtu (16/05/20).

Menurutnya, pembentukan bank jangkar akan meningkatkan risiko nama bermasalah ( non-performing loan /NPL). Hal ini menjadi sentimen negatif bagi pasar.



Pasalnya, investor kacau siapa yang nantinya akan menjamin risiko kredit dari penempatan likuiditas ke bank pelaksana oleh bank jangkar. Apalagi, jika terjadi under perform . “Mungkin kalau market mau positif melihatnya, yang menanggung resiko dari nilai back sekuritis ini yang bakal direpokan oleh bank-bank kecil tersebut, sebaiknya bank Indonesia yang pegang selaku bank sentral, ” ujarnya.

Dia memberi model. Misalnya bank kecil buku I/ buku II meminjamkan ke UMKM terus UMKM tidak bisa menunaikan karena COVID-19.

“UMKM ini kan dibungkus dalam aset back sekuritis dalam kredit UMKM tadi. Nah kalau bank-bank tersebut kesulitan likuiditas karena ga punya likuiditas karena under perform kreditnya mampu dibungkus aset yang under perform itu, terus direpokan ke Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia beli dengan menambah likuiditas, entah menurunkan GWM atau BI gunakan cadangan devisanya untuk menyerap aset b ack sekuritis tersebut, ” katanya.

“Tapi aset back sekuritis ini tidak selamanya ada di aset balance sheet- nya Bank Indonesia. Misalnya dikasih waktu sama Bank Nusantara aset sekuritas nya ini mau setara tenornya dengan 12 kamar, jadi sampai 12 bulan ke depan kalau misalnya COVID-19 rupanya selesai, orang mulai balik sedang nyicil itu nanti ketika BI balikan Repo nya maka resiko nya tetap ada di bank-bank yang minjamin kredit tadi bank-bank kecil tadi nah ini dengan sebenarnya harus dilakukan. ”

Dian menambahkan, dengan pembentukan bank jangkar ini, nantinya bank kecil akan merepokan asetnya ke bank jangkar bukan ke BI. Padahal, di negara lain sesuai Amerika Serikat, bank sentral ataupun The Fed yang menjadi penyangga likuiditas seluruhnya.

“Nah ini sekarang uncertainty dengan sistem ini. Siapa yang menanggung resiko akhir dari kredit yang patah pucuk bayar ini di bank-bank kecil ini. Nah kalo market telah melihat jelas siapa yang menanggung resiko, saham bank-bank besar dengan sekarang sedang tertekan itu akan bisa kembali lagi pulih, ” tutur Mikail.

Terlebih, kebijakan bank jangkar itu baru pertama kali dilakukan pada Indonesia. Belum ada contoh penerapannya di negara lain.

“Jadi kebijakan ini menetapkan diyakinkan ke masyarakat karena kecendekiaan ini tidak dilakukan di negara seperti AS misalnya. Kalau kebijakan ini dilakukan atau ada best practice nya di negara lain mungkin investor bisa lebih tenang, ” paparnya.

“Karena best practice kalau di Amerika itu dengan nanggung ujungnya The Fed. ”

Sebelumnya, Otoritas Uluran tangan Keuangan (OJK) memperkenalkan mekanisme sandaran likuiditas bernama bank anchor (bank jangkar) atau dalam aturan Peraturan Negeri (PP) Nomor 23 Tahun dikenal dengan Bank Peserta. Bank-bank tersebut akan menjadi penyedia likuiditas untuk bank-bank yang mengalami masalah likuiditas akibat COVID-19.

Bank jangkar akan menjadi bank yang menerima penempatan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Mekanisme bantuan likuiditas ini akan didapatkan bank pemangku dengan menggadaikan kreditnya kepada bank jangkar. Hal ini dilakukan jika bank tersebut sudah mentok sebab sisi likuiditas dan kondisinya telah tak memungkinkan lagi melakukan tanggungan atau repo SBN (surat berharga negara) dengan dimilikinya kepada BI.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)