Duh, PSBB Berpotensi Bikin Harga Sasaran Pokok Meroket

Jakarta, CNBC Indonesia – Sebesar daerah sudah menerapkan skema Penyekatan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di antaranya Jabodetabek kompak melaksanakan, disusul Bandung Raya hingga Kota Tegal, tercatat saat ini pembahasan masih keras terjadi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Karawang.  

Dikhawatirkan, skema ini bisa menghambat distribusi kebutuhan bahan pokok, bahkan menghasilkan harga kian melambung. Apalagi, tersedia pengalaman potensi distribusi yang tertahan di beberapa wilayah. Misalnya kota Tegal yang menutup akses di sejumlah jalan penting di wilayah pusat kota, padahal belum ada ketentuan PSBB.

“Kemungkinan (harga naik) ada, walau keterangan terakhir belum kelihatan. Inflasi pula masih sekitar 3%, di nilai 2, 96% lah jadi relatif terkendali. Tapi sekarang mendekati Ramadhan yang membuat permintaan meningkat. Walau nggak sedrastis tahun lalu, akan tetapi tetap ada peningkatan, ” sebutan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto kepada CNBC Indonesia , Selasa (21/4).


Potensi meningkatnya kehormatan bahan pokok akibat terbatasnya alur distribusi barang memang perlu dicermati. Eko menilai skema PSBB akan membuat sejumlah wilayah menjadi bertambah sepi dari biasanya. Padahal, itu menjadi jalur distribusi barang untuk melintas.

Peristiwa seperti itu dikhawatirkan membuat para-para distributor berpikir dua kali untuk melintasinya demi alasan keamanan. Tatkala bahan pokok sendiri memang diperlukan masyarakat.

“Ada potensi keterlambatan distribusi ke satu provinsi. Ini juga bisa menjadi pasal meningkatnya harga bahan pokok, ” ungkap Eko.

Solusinya, pihak aparat keamanan perlu bertindak cepat dalam membantu proses kebahagiaan distribusi bahan baku dari kepala wilayah ke wilayah lain.

“Dalam distribusi bahan topik bagusnya ada pengawal polisi. Rupawan juga untuk bisa barang sampe di lokasi tujuan. Misal mereka takut kriminal karena malam keadaan situasi sepi. harusnya ada servis gitu, ” sebut Eko.

Dirut Perum Bulog Watak Waseso menilai kenaikan harga tidak hanya disebabkan momen bulan Ramadhan, melainkan juga masa pandemi  virus korona.

Ia mempertunjukkan pada alur distribusi pangan. Kebijakan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga menjadi salah satu faktor yang punya saham.

“Penyaluran dan penjualan, terdiri atas penjualan distributor dengan menurun akibat tingginya biaya pikulan dan tenaga kerja, ” prawacana pria yang biasa disapa Buwas ini.

TPID  Harus Bergerak Kendalikan Inflasi

Eko menyebut per daerah bisa memaksimalkan peran Awak Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan terdiri dari kepala pimpinan daerah serta unsur pejabat lain, termasuk diantaranya dari aparat keamanan.

Keterlibatan aparat dalam proses pengendalian harga sangat diharapkan. Dalam antaranya berperan dalam membuka indikasi penimbunan yang membuat harga menggila, termasuk mengamankan jalur distribusi pangan antar wilayah.

“Dalam distribusi bahan pokok bagusnya tersedia pengawal polisi. Bagus juga untuk bisa barang sampe di letak tujuan. Misal mereka takut kriminal karena malam hari situasi hening. Harusnya ada layanan gitu, ” sebut Eko.

Sayangnya, keberadaan TPID di masing-masing daerah tidak sama kinerja. Eko menilai ada yang bekerja cukup efektif maupun tidak. Kebanyakan TPID dengan bekerja baik didukung oleh alokasi APBD yang mumpuni untuk mengarahkan efektivitas harga.

Best practice saya temukan di kaum Kabupaten yang ada kantor BI. Mereka lebih intens karena BI concern sebagai ke pengawas inflasi juga kan, ” sebut Eko.

Melonjaknya harga keinginan bahan pokok di masyarakat juga  jadi perhatian Presiden Joko Widodo. Ia menilai ada ketidakberesan dengan terjadi di lapangan. Karena sedang ada sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan seperti daging sapi, cabai rawit, cabai merah, hati merah, bawang putih, gula. Namun, bukan berarti tidak ada komoditas yang mengalami penurunan.

“”Saya enggak tahu ini sejak kementerian perdagangan apa sudah tahu lapangannya bahwa ini belum hidup, ” kata Jokowi, Selasa (21/4).

[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)