‘Di Balik Pembubaran 18 Lembaga/Badan oleh Jokowi’

Jakarta, CNBC Indonesia – Gajah Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik pembubaran 18 lembaga negara yang telah dibubarkan.

Seperti diketahui, pembubaran 18 lembaga negara itu tertuang di dalam Peraturan Pemimpin (Perpres) No. 82/2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Perpres 82/2020 tersebut diteken Jokowi pada 20 Juli 2020 itu menuangkan pembubaran awak kerja, badan, dan komite dengan dibubarkan.

Taat Airlangga ke-18 lembaga negara tersebut sudah tidak efektif, oleh karenanya tugas pokok, dan fungsi oleh lembaga negara tersebut kini dilimpahkan kepada masing-masing Kementerian terkait.

“Itu banyak lembaga yang sudah tidak efektif dan penugasannya dikembalikan pada Kementeriannya. Contohnya sebagai ekstraktif industri kita kembalikan kepada ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral] dan Kementerian Keuangan, ” kata Airlangga masa ditemui di kantornya, Selasa (21/7/2020).

“Terus kita kata utang luar negeri, kita akan kembalikan kepada Kementerian Keuangan, ” lanjutnya.

Dalam kebijakan tersebut, Tim kerja, badan, dan komite yang dibubarkan antara lain:

1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Perolehan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif;

2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk bersandarkan Peraturan Presiden No. 10/2011 mengenai Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

3. Komite Percepatan dan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 dengan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 32/2011 tentang Masterplan Percepatan serta Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 48/2014 tentang Modifikasi atas Peraturan Presiden No. 32 /2011 tentang Masterplan Percepatan serta Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Celah Sunda yang dibentuk berdasarkan Sistem Presiden No. 86/2011 tentang Perluasan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Celah Sunda;

5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemimpin No. 73/2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;

6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Pola Penyediaan Air Minum yang diciptakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 90/2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Pola Penyediaan Air Minum;

7. Komite Pengarah Peta Berkepanjangan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala No. 74/2017 tentang Peta Ustaz Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019;

8. Satuan Perintah Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

9. Tim Koordinasi Penilikan dan Evaluasi atas Pemberian Taruhan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Sistem Presiden No. 46/2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

10. Tim Pinjaman Komersial Sungguh Negeri yang dibentuk berdasarkan Kesimpulan Presiden No. 39/1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Jati;

11. Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Pada Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah beberapa kali diubah, belakang dengan Keputusan Presiden No. 16/2002 tentang Perubahan Kedua atas Kesimpulan Presiden No. 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perniagaan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization;

12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang disusun berdasarkan Keputusan Presiden No 166/1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negeri sebagaimana telah diubah dengan Kesimpulan Presiden No. 133/2000 tentang Transisi atas Keputusan Presiden No. 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara;

13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 177/1999 tentang Komite Kebijakan Zona Keuangan sebagaimana telah beberapa kala diubah, terakhir dengan Keppres No. 53/2003 tentang Perubahan Kedua tempat Keppres No. 177/1999 tentang Komisi Kebijakan Sektor Keuangan;

14. Komite Antar departemen Tempat Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 80/2000 tentang Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan;

15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor dengan dibentuk berdasarkan Keppres No. 54/2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 24/2005 tentang Perubahan tempat Keppres No. 54/2002 tentang Awak Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor;

16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang disusun berdasarkan Keppres Nomor 3/2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor & Peningkatan Investasi sebagaimana telah kurang kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 28/2010 tentang Perubahan Ke-2 atas Keppres No. 3/2006 mengenai Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;

17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan dengan dibentuk berdasarkan Keppres No. 22/2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pendirian Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; dan

18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 37/2014 tentang Komite Nasional Anju Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations.

[Gambas:Video CNBC]
(dru)