BPH Migas Pastikan BNBR Lanjutkan Proyek Pipa Gas Cisem

Jakarta, CNBC  Indonesia – Badan Pengurus Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membenarkan pembangunan Pipa Transmisi Udara Bumi Cirebon – Semarang (Cisem) tetap berlanjut pasca penyerahan penetapan/pengunduran diri PT Rekayasa Industri sebagai pemenang Hak Khusus Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon -Semarang.

Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR Rl dengan Kepala BPH Migas bertempat di Tempat Rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Jakarta, (15/03/21).

Rapat Dengar Pendapat dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH, MH., selaku Wakil Ketua Upah VII DPR Rl secara agenda utama diantaranya penjelasan posisi terkini terkait konsesi ruas transmisi gas dunia Cirebon Semarang, solusi agar pembangunan pipa gas bumi Cirebon Semarang dapat terlaksana sesuai target, dan proses penentuan pelaksana pembangunan pipa gas tersebut.


Dalam paparannya, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan terkait dengan pengusahaan transmisi dan pembagian gas bumi, pada tarikh 2006 BPH Migas sudah melakukan lelang jaringan saluran transmisi ruas Cirebon awut-awutan Semarang (Cisem), Gresik kepala Semarang (Gresem), dan Kalimantan – Jawa (Kalija). Namun untuk jaringan distribusi, belum pernah dilakukan lelang.

Selain 3 ruas jaringan transmisi tersebut, pembangunan ruas jaringan transmisi lainnya dilakukan dengan skema penugasan. Penerapan skema penugasan dalam pembangunan ruas jaringan gigi gas bumi akan berpengaruh pada tingginya nilai toll fee karena Capex (Capital expenditure) tidak terkontrol, & realisasi penyaluran volume udara di bawah kesepakatan perikatan /GTA.

Lebih Lanjut, Ifan sapaan buat M. Fanshurullah Asa menjeleskan bahwa lelang pipa gigi Cisem sepanjang 255 Km dilaksanakan pada tahun 2006 didasarkan pada Kepmen ESDM No. 1321 K/20/MEM/ 2005 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Udara Bumi Nasional (RIJTDGBN), yang mengatur rencana jaringan gigi gas bumi jalur Cirebon – Semarang dengan alokasi gas pipa dari Sumsel – Jabar, PT Pertamina DOH JBB & JBT, dan KPS di Jawa.

Lelang buku transmisi Cisem yang dikerjakan pada tahun 2006 menetapkan PT Rekayasa Industri (Rekind) sebagai pemenang melalui SK Kepala BPH Migas Bagian 035/Kpts/PL/ BPH Migas/KOM/III/2006 agenda 21 Maret 2006. Di dalam pelaksanaan lelang tahun 2006 Rekind diputuskan sebagai pemenang pertama dan mengajukan toll fee sebesar US$ 0, 36 /MMBTU.

PT Bakrie and Brothers (BNBR) menempati posisi kedua dengan pengajuan toll fee sebesar US$ 0, 42/MMBTU dan PT PGN dalam posisi ketiga dengan mengajukan toll fee sebesar 0, 70-1, 14 USD/MMBTU. Tetapi pada tanggal 2 Oktober 2020, PT Rekayasa Pabrik mengundurkan diri melalui surat Direktur Utama PT Rekayasa Industri Nomor 357/10000-LT/X/2020.

Sikap BPH Migas pasca mundurnya Rekind  sebagai pemenang pertama lelang ruas Cirebon – Semarang ada 3 opsi yaitu diberikan kepada pemenang kedua, lelang ulang oleh BPH Migas, penugasan Pemerintah. Pada agenda 1 Maret 2021 BPH Migas melakukan Sidang Komisi dengan hasil BNBR sebagai pemenang kedua dapat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang.

Penunjukan BNBR sebagai pemenang lelang telah ditetapkan melalui SK BPH Migas No. 06/KT/BPH MIGAS/KOM/201 tanggal 15 Maret 2021. Penunjukan BNBR berdasar pada Peraturan BPH Migas No. 20/2019 Pasal 23 Ayat (2), yaitu “Dalam hal calon pemenang Lelang urutan pertama dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada bagian (1), Ketua Panitia Lelang mengganti calon pemenang di dalam urutan berikutnya dan bendahara penerimaan Badan Pengatur mencairkan jaminan penawaran untuk disetorkan ke Kas Negara, ” tegas Ifan.

BNBR wajib memenuhi kurang persyaratan yakni menyerahkan surat pernyataan kesanggupan beserta sandar pelaksanaan sebesar 1% dibanding nilai investasi pada Sertifikat Penawaran hasil lelang tahun 2006 dalam waktu 30 hari kalender sejak ditetapkan sebagai Pemenang Lelang atau paling lambat tanggal 14 April 2021.

Di samping itu juga, BNBR diwajibkan untuk merancang dan menyampaikan dokumen Feasibility Study (FS) dan Depan End Engineering Design (FEED) serta dokumen Perjanjian Pengangkatan Gas (PPG) kepada BPH Migas paling lambat agenda 15 Juni 2021. Bila tidak dipenuhi, BNBR  dinyatakan gugur. Setelah semua persyaratan di atas disampaikan pada BPH Migas, BNBR  diberikan tenggat waktu 35 kamar sejak ditetapkan sebagai pemimpin lelang untuk menyelesaikan pendirian Ruas Transmisi Cirebon kepala Semarang.

BPH Migas berharap agar Pendirian Pipa Cisem mendapat dukungan dari Komisi VII DPR RI dan segera dilaksanakan serta diselesaikan. Hal ini karena Pembangunan Pipa Gigi Cirebon Semarang merupakan Order Strategis Nasional (PSN) bertemu ketentuan Peraturan Presiden Cetakan 109/2020 terkait Percepatan Pengoperasian Proyek Strategis Nasional serta dalam rangka mendukung pasokan gas bumi ke Kawasan Industri Batang sesuai Perpres Nomor 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobongan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang.

Menanggapi paparan & penjelasan Kepala BPH Migas, Anggota Komisi VII Bagian Gerindra Kardaya Warnika berharap agar proyek tersebut tak terbengkalai lagi. Dia mengatakan, lebih baik dipastikan dulu pasokan gas yang mengalir ke pipa tersebut.

“Permasalahan utamanya jika menurut saya jangan sampai masuk ke hal sebanding yaitu terbengkalai lagi, pastikan gasnya akan ada yang mengalir, ” Jelasnya. Menurutnya, jika tidak ada keyakinan pasokan gas maka berisiko menimbulkan masalah.

“Karena kalau tidak, tadinya ada gas mengalir jika tidak ada gas mengalir di situ maka dengan bisnis gas trasportasi mampu dituntut itu yang menyerahkan janji akan ada udara karena itu sudah syarat, bahasa jawanya kebacut, ” ujarnya. Lebih Lanjut Kardaya mengingatkan agar kepastian sediaan gas ini harus tertulis, ada keputusannya alokasinya, tak bisa berdasarkan informasi semata-mata.

Anggota Bayaran VII Fraksi PKB Ratna Juwita mempertanyakan kendala pendirian pipa Cisem sehingga mangkrak sampai 15 tahun. Padahal pipa ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). “Apalagi hari ini kita cakap gas adalah salah satu resource clean energi dengan sangat dibutuhkan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur yang nantinya akan menjadi penunjang, ” ungkapnya.

Sementara itu Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Ridwan Hisyam, mendukung apa yang diputuskan BPH Migas terpaut kelanjutan proyek pipa Cisem. Menurutnya apa yang disampaikan Kardaya terlalu jauh kebelakang.

“Jadi beta kira hari ini jangan bilang tidak ada gasnya segala, itu kita bertarung panjang. ” tegas Ridwan Hisyam.

Bertambah lanjut Ridwan Hisyam beserta Anggota Komisi VII DPR RI sudah 2 atau 3 kali meninjau ground breaking di lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB). Menurutnya akhir tahun ini belakang selesai, mereka harus telah membuang gas itu. Kalau tidak, apa mungkin tempat pakai tangki-tangki seperti dengan dilaksanakan PGN dari Gresik ke Semarang, apa tidak bermasalah itu di ulama.

“Saya lestari pada prinsip saya tetap mengikuti apa yang telah ditentukan oleh BPH Migas dengan aturan-aturannya. Kita sebagai anggota dewan mewakili perhatian rakyat, rakyat butuh jaringan gas termasuk industri -industri yang akan dilewati jaringan gas CISEM. Kita dukung BPH Migas untuk melakukan sesuai dengan aturan maka tidak usah tanya lagi dari mana gas ke depan, ” tegas Ridwan Hisyam.

Menurutnya, Apabila pipa ini terbangun akan meningkatkan ekonomi Provinsi Cirebon-Semarang Karena jaringan udara CISEM banyak melawati wilayah Industri. “Terkait gas bakal datangkan lewat pelabuhan bisa, mau datangkan dari Tangguh bisa, mendatangkan dari Kalimantan bisa tidak ada perkara itu hanya teknis, kejadian tersebut adalah bisnis tidak merupakan wilayah kita, maka itu wilayah bisnis pengusaha-pengusaha pipa itu” ungkapnya.

Hal senada selalu diungkapkan oleh Ketua Persen VII DPR RI, Sugeng Suparwoto. Menurutnya Pasokan udara bukan menjadi suatu permasalahan. “Saya kira sudah mengabulkan kita akan mendorong penggunaan gas karena resource dengan masih cukup, walaupun berdasarkan data yang ada perlu diklarifikasi. Ada yang sejumlah 36 TCF (triliun cubic Feet), ada 64 TCF, ” ungkap Sugeng Suparwoto.

Infrastruktur serta pasokan gas seperti mandung dan telur. Tapi Faktanya gas cukup besar. Misalnya ditahun 2020 karena covid memang itu alasannya tersedia 23 kargo yang melayang-layang, dari tangguh ada 13 kargo dan dari bontang 10 kargo yang tak termanfaatkan. Istilah dalam bisnis disebut stress cargo, harganya murah sekali hanya standarnya dengan gasnya amerika yang kurang dari US$2, 3/MMBTU.

“Maka Persen VII harus sepakat secara politik. Memanfaatkan gas secara membangun infrastruktur. Sudah tak bisa tidak karena membikin infrastruktur adalah bagian lantaran strategi kita untuk pendayagunaan gas. Untuk itu kejadian cisem, harus segera dibangun, ” pungkas Sugeng Suparwoto.

Hal dengan sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin. Menurutnya tidak perlu khawatir pasokan gas itu ada atau tidak. Sumatera Daksina, di Grissik dialirkan ke Singapura, sudah bertahun-tahun menerangi Singapura. “Tahun lalu ditemukan potensi sumur gas Saka Kemang sebagai salah satu yang terbesar didunia. Upah VII DPR RI selaku wakil rakyat tidak perlu khawatir akan pasokan gas. Sumber gas melimpah terutama dalam wilayah sumatera selatan. ” Jelas Alex Noerdin.

Dok: BPH Migas Menjepret: Dok: BPH Migas

Menanggapi pernyataan Kardaya Warnika, Kepala BPH Migas kembali menjelaskan bahwa lelang pipa transmisi Cisem sepanjang 255 Km dijalankan pada tahun 2006 didasarkan pada Kepmen ESDM No. 1321 K/20/MEM/ 2005 tentang Rencana Induk Jaringan Gigi dan Distribusi Gas Dunia Nasional (RIJTDGBN), yang menyusun rencana jaringan transmisi udara bumi jalur Cirebon kacau Semarang dengan alokasi udara pipa dari Sumsel kacau Jabar, PT Pertamina DOH JBB & JBT, & KPS di Jawa. Tetapi di tahun 2009 tersedia moratorium dan dalam transformasi RIJTDGBN tahun 2012 alokasi gas sudah tidak ada karena saat itu kebijaksanaan gas bumi yang berpangkal dari Sumsel juga Kaltim untuk diekpsor.

Menurutnya saat ini ada potensi gas yang bisa disalurkan dari Proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) milik PT Pertamina EP Cepu. “Untuk alokasi gas ana dapat info dari 175 MMSCFD, 100 MMSCFD sudah untuk PLN dan ada 75 MMSCFD yang belum dipakai, ” jelas Ifan.

Ifan melahirkan nantinya alokasi gas sejumlah 75 MMSCFD dapat disalurkan melalui ruas pipa Gresik-Semarang. Selanjutnya, akan dilakukan fusi ruas pipa tersebut dengan pipa Cisem. Namun serupa itu, Ifan memastikan pemerintah mencuaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus segera menerbitkan revisi Rancangan Induk Jaringan Transmisi serta Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) demi memungkinkan penggunaan gas tersebut. Ifan memasukkan kehadiran revisi RIJTDGBN pula sekaligus sebagai pemberian kepastian adanya alokasi gas.

“Kami sudah usulkan revisi sejak zaman Bungkus Jonan dan Pak Arifin di Oktober 2019. Saya sudah ajukan, ada daya tinggal dituangkan dalam program induk, ” sambung Ifan.

Dari demandside juga sangat besar sebab sepanjang pipa cCsem tersedia kawasan industri di Kendal, Batang dan juga Pabrik Balongan serta Pelabuhan Patimban bahkan beberapa kawasan Pabrik di Jawa Barat. “Jadi dari sisi suply and demand sudah tidak tersedia masalah, tinggal alokasi gas tersebut dituangkan dalam Perbaikan RIJGTDGBN dalam Kepmen ESDM” tegas Ifan.

Kepala BPH Migas mengingatkan agar BNBR tidak main-main untuk segera membangun saluran gas cisem ini, tanpa mengulangi kesalahan Rekind dengan sampai 14 tahun tak bangun-bangun proyek ini. Walaupun sudah dilakukan groundbreaking 7 Februari 2020, nggak sampai setahun mundur akibat adanya perubahan direksi Rekind. Menurutnya semua mata saat tersebut akan melihat kesungguhan BNBR mulai dari Presiden, DPR juga masyarakat dalam order cisem krn ini sdh ada Perpresnya sebagai Proyek Strategis Nasional.

Komisi VII DPR MENODAI secara bulat mendukung keputusan BPH Migas yang dituangkan dalam Notulen kesimpulan Kerap Dengar Pendapat yaitu:
1. Komisi VII DPR Rl mendesak Kepala BPH Migas agar pemenang lelang yang ditunjuk dapat cepat melakukan pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang dengan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan mempertimbangkan toll fee yang kompetitif.
2. Komisi VII DPR Rl melalui Kepala BPH Migas mendesak Menteri ESDM untuk segera menerbitkan Kepmen ESDM tentang revisi Jadwal Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) untuk menjamin adanya kepastian alokasi pasokan udara dalam proyek-proyek strategis nasional sebagai dasar pelaksanaan lelang ruas pipa gas transmisi dan wilayah jaringan pembagian.
3. Komisi VII DPR Rl meminta Besar BPH Migas menyampaikan dengan detail mengenai daftar tempat dan lembaga penyalur rencana BBM 1 harga Tahun 2021-2024 dan disampaikan pada Komisi VII DPR Rl paling lambat tanggal 22 Maret 2021.
4. Komisi VII DPR Rl melalui Kepala BPH Migas mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM Rl untuk membabitkan Anggota Komisi VII DPR Rl dalam menentukan lokasi penyalur program BBM 1 harga.
5. Upah VII DPR Rl membantu Kepala BPH Migas untuk segera memiliki Bagian Anggaran yang terpisah dengan Departemen ESDM Rl, dalam kerangka meningkatkan profesionalisme, independensi, serta efektifitas kinerja BPH Migas, maka Komisi VII DPR Rl akan segera berkoordinasi dengan Pimpinan DPR Rl untuk mengirimkan surat pada Menteri Keuangan Rl.
6. Komisi VII DPR Rl meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan tangkisan tertulis atas semua perkara Anggota Komisi VII DPR Rl dan disampaikan kepada Komisi VII DPR Rl paling lambat tanggal 22 Maret 2021.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)