BI: Eksportir RI Wajib Hukumnya Konversikan DHE ke Rupiah!

Jakarta, CNBC Nusantara – Bank Indonesia (BI) bakal mewajibkan seluruh eksportir dalam negeri untuk melakukan konversi mata uang asing atas devisa hasil ekspor (DHE).

Aturan ini sudah disiapkan bank sentral dan siap untuk dikeluarkan.

“Kebijakan ini bukan kontrol devisa. Indonesia memerlukan investasi asing, baik investasi portfolio maupun PMA untuk pembiayaan pembangunan ekonomi. Kebebasan lalu lintas devisa untuk investor asing tetap dijamin, ” demikian terungkap dalam bahan penyajian Gubernur BI Perry Warjiyo yang disampaikan kepada DPR dalam Raker dengan Komisi XI, Senin (28/9/2020).

Pengelolaan lalu lin devisa hanya berlaku bagi warga Indonesia. Salah satu bentuknya: kegiatan para eksportir untuk konversi valuta asing Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Rupiah.

“Sehingga mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan ketahanan eksternal ekonomi Nusantara, ” tulis bahan tersebut.

Gedung BI Foto: CNBC Indonesia (Gedung Bank Indonesia)

“PBI tentang kewajiban repatriasi ekspor SDA siap diterbitkan. Diskusi implementasi dengan perbankan dan negeri usaha telah dilakukan. Efektif penerbitan akan ditentukan kemudian, antara asing mempertimbangkan kondsi stabilitas nilai ubah. ”

Rencana penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur mengenai Kewajiban Konversi Devisa Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dengan pokok-pokok pengaturan antara asing sebagai berikut:

satu. Kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa diberlakukan hanya bagi eksportir SDA dengan nilai ekspor SDA di atas US$ 300 juta dalam tahun 2019;

dua. Mekanisme penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA langsung ke bon khusus;

3. Batas maksimum saldo harian pada bon khusus;

4. Kewajiban konversi valas terhadap rupiah pada kelebihan dana pada rekening khusus;

5. Pelaporan untuk eksportir SDA dan Bank pada Bank Indonesia secara offline;

6. Kewenangan pengawasan & pengenaan sanksi oleh Bank Nusantara kepada eksportir SDA dan Bank;

7. Pemberlakuan PBI secara efektif akan mempertimbangkan suasana stabilitas nilai tukar;

8. Berlaku hanya bagi eksportir yang menjadi subyek pengaturan PBI ini. Sementara itu, eksportir yang lain tetap mengikuti ketentuan DHE SDA dan Lalu Lintas Devisa (LLD) yang berlaku umum.



[Gambas:Video CNBC]
(dru)