Bappebti Blokir 105 Situs Investasi Bodong Termasuk Binomo

Jakarta, CNBC Indonesia semrawut Binomo jadi salah utama domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komiditi (PBK) yang tak memiliki perizinan dan diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Departemen Perdagangan.

Selain Binomo, ada 104 domain lain yang terkena pemblokiran selama bulan lalu. Mutlak selama 2021 ada 273 domain situs web dengan diblokir. Untuk melakukan pemblokiran, Bappebti bekerja sama secara Kementerian Komunikasi dan fakta.

Dalam data resminya, Kepala Bappebti Sidharta Utama menyebutkan pengawasan & pengamatan perlu diperketat. Situasi ini agar mencegah adanya masyarakat yang berpotensi mengalami kerugian.


“Antusiasme masyarakat dalam bertransaksi di bidang PBK selama pandemi semakin meningkat. Buat itu, pengawasan dan tatapan perlu diperketat untuk mencegah adanya potensi kerugian asosiasi akibat penawaran iklan dan promosi di bidang PBK yang tidak berizin. Lengah satu caranya dengan melayani pembatasan agar situs-situs web dari entitas tak berizin tersebut tidak dapat diakses, ” jelas Sidharta, dikutip Sabtu (17/4/2021).

Sidharta menambahkan jika suatu situs web tidak bisa diakses, berarti ada konten yang menyalahi peraturan perundangan di Nusantara.

Mengenai kejadian ini, sudah tercantum pada Peraturan Kepala Bappebti Bagian 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Pelaksanaan Kesibukan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bagian Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam sana tertera pihak yang belum memperoleh izin jalan sebagai Bursa Berjangka, Institusi Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Pemberian Berjangka tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha seperti propaganda atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia.

Aturan tersebut berlaku bagi pihak yang memiliki kediaman hukum baik di Indonesia maupun luar negeri.

Terdapat aturan lain yakni dalam UU MENODAI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG RI Nomor 32 Tarikh 2997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan itu menyimpan mengenai larangan melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan atau Perikatan Derivatif lain dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar dan ataupun menghimpun dana margin, sokongan jaminan dan atau dengan dipersiapkan dengan itu jadi tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka. Kejadian tersebut dikecualikan bagi bagian yang telah memiliki kerelaan dari Bappepti.

Masyarakat diingatkan untuk tidak terburuk penawaran dengan mujur besar dari transaksi dalam bidang BPK. Sebaliknya ada resiko kerugian besar dibalik semua itu.

“Banyak oknum yang meluluskan janji kepada masyarakat bahwa PBK dapat menghasilkan keuntungan besar sebagai tambahan bayar. Bahkan, dikatakan melalui PBK uang akan bekerja untuk kita. Padahal, risiko kemalangan yang dapat terjadi selalu sangat besar atau normal dikenal dengan istilah high risk high return, ” jelas Kepala Biro Susunan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist.

Dia menambahkan penawaran akan ada mengenai bonus ataupun komisi bila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline. Dipastikan hal tersebut adalah modus penipuan.

Selain itu dia tahu pada masyarakat bisa meneroka legalitas pialang Berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan sebelum melakukan investasi pada PBK.

“Selain itu, masyarakat diharapkan untuk tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebih awal mengenai mekanisme transaksi, mujur, dan ruginya, ” jelasnya.