Bakal ke Bali? Jalan Darat Tetap Antigen, Pesawat Wajib PCR

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan mengubah pengampu testing virus corona (Covid-19) bagi turis yang melakukan transportasi darat ke Bali. Pemerintah akan mewajibkan penggunaan rapid test Antigen, menggantikan rapid test biasa yang semasa ini digunakan. Selain itu, untuk pengguna pesawat terbang wajib menggunakan swab test PCR.

“Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali beserta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali, ” ujar Luhut dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dalam DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Bali secara virtual pada Kantor Maritim pada Senin (14/12/2020)

Untuk mengatur mekanismenya, Menko Luhut meminta Menkes, Kepala BNPB, dan Menhub untuk segera mengatur prosedurnya. “Saya minta hari ini SOP untuk penggunaan rapid tes antigen segera diselesaikan, ” ujar Luhut.


Menyikapi Luhut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan akan mulai untuk memberlakukan rapid antigen pada masyarakat yang masuk melalui bos udara.

Dalam rapat itu, Luhut serupa menyatakan bahwa pemerintah memutuskan buat melarang kerumunan dan perayaan tahun baru di tempat umum. Dia meminta agar implementasi pengetatan itu dapat dimulai pada tanggal 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Alasan dengan mendasari keluarnya kebijakan tersebut merupakan peningkatan kasus secara signifikan dengan masih terus terjadi pasca libur & cuti bersama pada akhir Oktober.

“Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun, ” ujar Menko Luhut. Dari provinsi-provinsi tersebut, dia menggarisbawahi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan.

Oleh sebab itu, Menko Luhut meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja sejak rumah (work from home) had 75 persen.

“Saya juga minta Pak Gubernur buat meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19: 00 dan membatasi jumlah orang berkumpul pada tempat makan, mall, dan tempat hiburan, ” pintanya.

Agar kebijakan tersebut tidak menyusahkan penyewa tempat usaha di mall, Menko Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, meminta pada pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta agar memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa).

“Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya, ” ujar Menko Luhut mempertunjukkan.

Kemudian, dia serupa meminta agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang. Menko Luhut pun menganjurkan agar kegiatan dapat dilakukan secara daring. Tidak hanya itu, Menko Luhut juga memerintahkan kepada TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan tabiat. “Ini akan didahului dengan berhimpun akbar TNI/POLRI yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan janji, ” tegasnya.

Selain di Provinsi DKI Jakarta, Menko Luhut juga memberikan arahan buat Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Arahan tersebut antara lain optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M (mencuci lengah, memakai masker dan menjaga jarak).

“Pemerintah daerah beta minta juga mengetatkan pembatasan baik berdasarkan konteks urban dan suburban/rural, ” kata Menko Luhut.

Dalam konteks urban/perkotaan, lanjutnya, pemerintah daerah diminta untuk mengetatkan implementasi Work From Home (WFH) dan pembatasan jam operasi wadah makan, hiburan, mal sampai memukul 20: 00. Sementara itu, buat di wilayah pedesaan, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat implementasi penyekatan sosial berskala mikro & publik.

Hadir dalam Rakor virtual tersebut Menkes Terawan, Menhub Budi Karya Sumadi, Ketua BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster, perwakilan Gubernur Jawa Tengah, serta Pangdam & Kapolda terkait.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)