Asyik! Beli Rumah Bisa Luput PPN Hingga Akhir Tarikh 2021

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian insentif  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) pada penyerahan rumah tapak serta unit hunian rumah susun. Masyarakat dapat memanfaatkan motivasi tersebut hingga Desember 2021.

“Ketentuan tersebut terbit menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK. 010/2021 yang mengatur tentang pemberian insentif PPN ditanggung negeri atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian panti susun periode Maret 2021 hingga Agustus 2021. Dengan berlakunya ketentuan baru itu, insentif diperpanjang hingga Desember 2021, ” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Ikatan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor dalam siaran persnya, Minggu (8/8/2021).

Neilmaldrin mengatakan ketentuan ini mempertegas rumah toko dan vila kantor merupakan cakupan sejak rumah tapak.

Untuk kepentingan evaluasi dan monitoring realisasi PPN DTP, berita acara serah terima rumah tapak atau bagian hunian rumah susun kudu didaftarkan dalam sistem pelaksanaan yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni permintaan Sikumbang.


Panti tapak atau unit hunian rumah susun harus menutup persyaratan untuk mendapatkan insentif ini, yaitu:

a. Harga Jual maksimal lima miliar rupiah

b. Merupakan rumah tapak atau bagian hunian rumah susun hangat yang diserahkan dalam status siap huni, mendapatkan isyarat identitas rumah, pertama kala diserahkan oleh pengembang, dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan

c. Diberikan maksimal satu unit properti per satu orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu utama tahun. Besarnya insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun secara harga jual paling tinggi lima milliar rupiah mempunyai ketentuan sebagai berikut:
* Sebesar 100% lantaran PPN yang terutang berasaskan penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi dua miliar rupiah
* Sebesar 50% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual di atas dua miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah

Agar dapat menikmati insentif ini, pengusaha kena pajak yang melakukan pemberian rumah tapak atau unit hunian rumah susun mempunyai kewajiban membuat faktur retribusi dan melaporkan realisasi PPN DTP kepada Direktorat Jenderal Pajak.

“Pemerintah memberikan insentif ini di rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor pabrik perumahan guna mendorong kemajuan ekonomi nasional. Sektor properti merupakan sektor yang strategis dan memiliki efek pengganda ( multiplier effect ) yang berpengaruh keterkaitannya dengan berbagai sektor dalam perekonomian sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang relatif besar, ” ujar Neilmadrin.

Ketentuan lebih lanjut terpaut pemberian insentif PPN rumah tapak dan rumah susun dapat dilihat di Sistem Menteri Keuangan Nomor 103/PMK. 010/2021 yang berlaku semenjak 30 Juli 2021. Peraturan ini juga dapat diakses melalui laman www.pajak.go.id.

[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)