Anak Soeharto Kalah dari Sri Mulyani, Utang Pun Dikejar!

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah saat tersebut masih melakukan penagihan ke beberapa pihak yang nemiliki utang kepada negara. Di antaranya obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bambang Trihatmodjo hingga PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Kementerian Keuangan Lukman Efendi mengatakan, terkait dengan piutang BLBI saat ini penagihan masih dilakukan oleh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Persediaan BLBI.

“Terkait dengan BLBI sedang berjalan terus tim satgasnya. Hasilnya seperti apa masih langsung bergulir, ” ujarnya era bincang dengan media, Jumat (28/5/2021).


Diketahui, ada 22 obligor serta sejumlah debitur yang menjadi incaran penagihan piutang sebab pemerintah. Jumlah total biji aset BLBI yang harus dikembalikan ke negara pun mencapai Rp 110, 45 triliun seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan PEDOMAN Mahfud MD.

Total piutang dari BLBI tersebut terdiri dari enam macam tagihan, di antaranya tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar Rp 101 triliun, properti bernilai lebih dari Rp 8 triliun, mata uang asing, hingga saham.

Kemudian, terkait dengan piutang sejak putra Presiden RI ke-2 yakni Bambang Trihatmodjo selalu masih terus dikejar sebab Pemerintah. Penagihan dilakukan cocok ketentuan Panitia Urusan Tagihan Negara (PUPN).

“Sepanjang dia belum dasar, kita tagih sesuai peraturan perundangan, sekarang tengah ditindak lanjuti teman-teman DJKN, tersebut terus berlangsung, ” sebutan Lukman.

Sebagai informasi Bambang Trihatmodjo menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena keberatan dicekal ke luar negeri. Pencekalan dilakukan lantaran ada pinjaman yang belum dilunasinya.

Sri Mulyani menyekat Bambang ke luar kampung karena putra ketiga Soeharto itu bertahun-tahun tak lekas membayar piutang ke negara. Adapun piutang tersebut terkait konsorsium SEA Games XIX 1997, saat Bambang menjabat sebagai ketua konsorsium penyelenggara.

Ayah Jelas Trihatmodjo, Soeharto, yang era itu menjabat Presiden menggelontorkan uang Rp 35 miliar untuk konsorsium tersebut menggunakan jalur Bantuan Presiden (Banpres). Nilai utang yang kudu dibayar menurut data Kemenkeu adalah sebesar Rp 50 miliar.

Lukman melanjutkan, piutang lainnya yang masih terus ditagih oleh pihaknya adalah dari PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Hebat. Sebab, hingga saat tersebut pihak Lapindo baru menunaikan utang dana talangan pemerintah sebesar Rp 5 miliar dari total utang Rp 773, 8 miliar.

“Demikian juga dengan Lapindo juga masih berjalan terus dan nanti hendak kami sampaikan jika telah ada update, ” jelasnya.

Seperti diketahui, pada Maret 2007 kongsi konglomerasi Bakrie itu merebut pinjaman Rp 781, 68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah (dana talangan) sebesar Rp 773, 8 miliar. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku kembang 4, 8%. Sedangkan kompensasi yang disepakati adalah 1/1. 000 per hari lantaran nilai pinjaman.

Kala perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil empat kali sehingga tidak perlu membalas denda. Atau Lunas di 2019 lalu.

Nyatanya, semenjak uang negeri dicairkan melalui perjanjian PRJ-16/MK. 01/2015 mengenai Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Gedung Warga Korban Luapan Lendut Sidoarjo dalam Peta Tempat Terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mencicil satu kali.

[Gambas:Video CNBC]
(mij/mij)